Lampung Selatan, inihari.id – Warga Desa Tri Dharmayoga, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, meminta bantuan untuk sarana ibadah di Pura Pasek Gelgel.
Hal itu disampaikan warga saat anggota Komisi III DPRD Lampung Muhammad Junaidi menggelar Sosialisasi Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Pura Pasek Gelgel, Sabtu, 10 Agustus 2024.
“Pak Junaidi ini sudah jadi wakil kami, kami mohon jika ada program bidang keagamaan agar kami di sini dapat disentuh dan dibantu untuk membangun kelanjutan pura kami,” kata Wayan Roi, salah satu warga.
Dia menambahkan, pihaknya dua bulan lagi akan menggelar kegiatan keagamaan. Jika diperlukan pihaknya siap mengajukan proposal permohonan bantuan.
“Pura kami masih banyak kekurangannya, seperti pagar belum ada dan keperluan sarana ibadah lainnya. Jika berkenan pada acara nanti Pak Junaidi bisa hadir bersama kami,” ucapnya.
Menanggapi permintaan tersebut, M. Junaidi mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan permintaan tersebut.
“Ini kan terkait dengan anggaran, saya tidak memiliki kewenangan itu secara langsung. Tetapi akan saya coba bantu semampu saya. Untuk besarannya tentu saya tidak bisa menjanjikan, semoga nanti bisa direalisasikan,” kata Bung Adi panggilan akrabnya.
Terkait Sosialisasi Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bung Adi menjabarkan sekelumit sejarah singkat tentang asal usul kelahiran Pancasila kepada seratusan warga yang hadir.
“Saya yakin umat sedharma di sini pasti Pancasilais semua. Prinsipnya dalam menjalankan idiologi Pancasila kita harus memanusiakan manusia,” kata Bung Adi.
Dia menjelaskan sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
“Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia,” ujarnya.
Dia menuturkan, sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945.
BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr Radjiman Wedyodiningrat.
Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara.
“Para tokoh itu di antaranya Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno,” ujarnya. (FESA)
