BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID – Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengapresiasi upaya yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mencegah kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo pada Rakornas di Sentul 7 November 2024 lalu.
Hal tersebut disampaikannya pada acara Eksekutif Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (22/1/2025).
“Ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh BPKP, yang setiap mulai tahun anggaran, BPKP harus menyampaikan terkait apa yang harus kita lakukan kedepan, dan bagaimana cara penyusunan program yang sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan,” ujar Pj. Gubernur Samsudin.
Sepeti diketahui, Asta Cita Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 mengamanahkan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional diantaranya: Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebesar 8%; Pengentasan kemiskinan target 2029 turun menjadi 4,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi 0% tahun 2026; serta Peningkatan kualitas SDM Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) meningkat 0,59% pada tahun 2029.
“Tiga hal inilah, yang harus menjadi prioritas kita didalam penyusunan program-program yang ada. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kinerja yang diharapkan melalui program dan kegiatan yang konkrit dan tepat sasaran” ujarnya.
Hal ini pula pernah ditekankan Bapak Presiden Prabowo pada saat Rapat Koordinasi Nasional tanggal 7 November 2024 di Sentul.
“Presiden Prabowo menekankan pada kegiatan itu, bahwa Negera Indonesia itu Negara kaya, Negara yang makmur. Maka tidak ada alasan bagi masyarakatnya untuk tidak sejahtera,” ujarnya.
Persoalan yang muncul adalah seringkali kita didalam menyusun program dan anggaran terdapat kebocoran di sana sini yang cukup besar.
“Ke depan lakukan yang terbaik, laksanakan program dengan baik. jangan banyak kebocoran, fokus untuk melayani masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mencapai tujuan pembangunan dan amanah Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas mengharuskan kita semua mengkonvergensikan perencanaan dan penganggaran lintas sektor serta sinergi dan kolaborasi yang tepat dalam pelaksanaannya.
“Tujuan tidak mungkin dapat dicapai hanya satu pihak saja atau dalam hal ini oleh satu instansi pemerintah di Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, sehingga harus didukung dengan perencanaan yang konvergen dan memadai di daerah yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk pencapaian ultimate outcome atas sektor yang dievaluasi, sebab-sebab mendasar yang dapat mengakibatkan pencapaian tujuan tidak efektif dan efisien serta peringatan dini atas keterjadian fraud.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung Nani Ulina Kartika Nasution menyampaikan bahwa kegiatan Eksekutif Meeting dalam rangka pelaksanaan Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh BPKP dan dilakukan serentak di Seluruh Provinsi di Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan ini, jelas Nani Ulina, pada dasarnya adalah melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh program-program pembangunan prioritas dilakukan pengawalan oleh BPKP. Karena BPKP merupakan internal auditor Presiden dan kami diminta untuk memastikan bahwa seluruh target-target kinerja yang ditetapkan oleh bapak Presiden melalui program asta cita nya dapat terwujud di seluruh pemerintah daerah.
“Dan pelaksanan pengawasan yang kami lakukan tidak diujung, tidak sifatnya post audit, tapi kami melakukannya mulai dari proses perencanaan. Dan kami berharap sebelum dilaksanakan, kita pastikan bahwa perencanaan itu memang akan mengungkit pencapaian target kinerja yang diharapkan,” ujarnya.
Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat tiga program yang menjadi prioritas Presiden. Pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sampai diangka 8%;
Kemudian, Pengentasan kemiskinan target 2029 turun menjadi 4,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi 0%; serta Peningkatan kualitas SDM.
“Saya kira ini bukan tugas yang mudah, penuh tantangan yang harus kita sikapi bersama,” ujarnya.
Pemerintahan baru diharapkan dapat menuangkan RPJMD secara memadai, dan mengakomodir seluruh program-program Presiden yang tertuang dalam asta cita 2025-2029.
“RPJMD dapat kita katakan memadai jika memenuhi 4 aspek, pertama Penetapan Ultimate Outcome, Kedua Konvergensi perencanaan penganggaran, ketiga penetapan opd terkati sektor, dan keempat ketepatan indikator dan target program, kegiatan, sub kegiatan,” jelas Nani Ulina.
Nani Ulina menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menilai apakah program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien; menilai potensi ketercapaian kinerja sasaran pemerintah daerah; memantau tindak lanjut atas hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya; serta Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Daerah.
Ruang lingkup yang dilakukan adalah terhadap 5 sektor yaitu sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan.
“Kegiatan ini diharapkan akan mencapai ultimate outcome yang telah ditetapkan,” harapnya. (Adpim)
