BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (1/7/2025), Juru Bicara Fraksi PKS Syukron Muchtar menyoroti rendahnya capaian pendapatan daerah yang hanya mencapai 86,33 persen dari target sebesar Rp 8,63 triliun. Realisasi itu menyisakan selisih sekitar Rp 1,18 triliun.
“Ini menunjukkan target pendapatan yang tidak realistis atau lemahnya kinerja dalam pengelolaan pendapatan,” ujar Syukron.
PKS juga mengungkapkan kekhawatiran atas defisit riil yang terus berulang sejak tahun 2020 hingga 2023, akibat tekanan likuiditas keuangan daerah yang belum terselesaikan.
“Defisit ini berdampak pada tunda bayar dan menjadi peringatan serius bagi semua pihak,” tegasnya.
Menurut Fraksi PKS, akar dari persoalan defisit adalah penyusunan estimasi pendapatan yang tidak berdasarkan potensi nyata, sementara alokasi belanja disusun seolah-olah riil. Kondisi tersebut dinilai sebagai gejala dari lemahnya kepemimpinan fiskal.
“Lampung butuh kepemimpinan yang kuat dari Gubernur, dengan komitmen terhadap efisiensi dan belanja yang benar-benar tepat sasaran,” kata Syukron.
PKS menilai deviasi pendapatan bukan semata masalah teknis, melainkan cermin dari kelemahan struktural dalam perencanaan anggaran. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat juga disebut menyebabkan menurunnya rasio kemandirian fiskal.
“Situasi ini menggerus kredibilitas fiskal pemerintah daerah di mata mitra pembangunan maupun publik,” ujarnya.
Fraksi PKS juga mencatat rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 78,42 persen. Terlebih, pos “lain-lain PAD yang sah” hanya terealisasi sebesar 9,86 persen.
“Kondisi ini menunjukkan kurangnya inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru serta lemahnya reformasi fiskal,” ucapnya.
Tak hanya itu, PKS juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Hal ini tercermin dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang hanya mencapai 45,33 persen.
“Ini menjadi indikasi buruknya manajemen atau kondisi bisnis BUMD yang tidak sehat,” kata Syukron.
Dalam belanja daerah, Fraksi PKS menilai serapan anggaran juga masih rendah. Realisasi belanja hanya mencapai 85,73 persen, dengan belanja modal yang terserap 64,39 persen dari total pagu sebesar Rp 1,24 triliun.
Belanja untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya terealisasi 53,71 persen.
“Ini bisa menghambat konektivitas antarwilayah serta menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil,” ujarnya.
Sebaliknya, realisasi belanja hibah dan bantuan sosial tercatat hampir 95 persen. PKS mempertanyakan transparansi, efektivitas, dan sasaran dari program-program tersebut. (*)
