Jambi, inihari.id – Ratusan Masyarakat Desa Delima Bersatu dan Kelompok Tani berencana menggelar aksi ke Istana Negara. Rapat digelar di Gedung Balai Serba Guna, Desa Deli, Jambi (5/10/2024) lalu.
Mereka meminta percepatan penyelesaian konflik lahan antara masyarakat, baik konflik lahan dengan perusahaan perkebunan, maupun konflik di atas kawasan hutan.
Jon Akbar selaku kordinator aksi, meminta kepada pemerintah agar segera menyelesaikan konflik tanah dan hutan yang sudah mereka hadapi bertahun-tahun dan meminta untuk segera diselesaikan.
Pasalnya, konflik antara masyarakat dengan PT. WKS (Wira Karya Sakti ) sudah puluhan tahun terjadi tapi tidak kunjung ada penyelesaian.
Pak Uwo (Tokoh masyarakat mantan kades pertama kali Desa Delima ) menambahkan, terkait rencana aksi ini petani rela akan bertahan di Jakarta.
Apabila dalam waktu dekat tidak ada juga kepastian penyelesaian konflik pihaknya akan bergabung bersama petani dan masyarakat adat Kabupaten Muaro Jambi yang berkonflik diatas kawasan hutan, dan bersama-sama akan aksi ke Istana Negara dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Rencananya aksi jalan kaki tersebut akan digelar Masyarakat Desa Delima dan Kelompok Tani Pribumi Jaya Kab Muaro Jambi pada Senin, 14 Oktober 2024.
Dengan rute mulai dari Pelabuhan Merak ke Istana Negara. Sampai di Jakarta mereka akan bergabung bersama melakukan aksi di Istana Negara, Kementerian ATR/BPN RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Masyarakat Desa Delima dan Kelompok Pribumi Jaya ini terdiri dari Masyarakat:
A.Provinsi Jambi
1. Konflik Masyarakat Desa Delima dengan PT.WKS dengan luas ± 1500 ha
2. Konflik Gapoktan Sungai Bram Itam Jaya di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT. Trimitra Lestari ( TML ) ± 1.008 Ha.
3. Konflik Gapoktan Malgis Jaya Desa Sungai Baung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ± 284 ha
4. Konflik Kelompok Tani Pribumi Jaya, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Rimbah Hutan Mas ( RHM). ± 700 ha.(rls)
