“Hanya 1.740 atau maksimal 3.072 ASN yang pindah ke IKN tahun ini. Menyusut dari rencana semula sebesar 11.919 ASN lantaran ketersediaan hunian yang belum memadai”
JAKARTA, INIHARI.ID – Proses perpindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara diperkirakan bakal mundur dua bulan dari Juli ke September 2024. Penundaan dilakukan karena ketersediaan hunian yang disebut belum cukup menampung ASN yang terdaftar pindah ke IKN pada kloter pertama. Jumlah ASN yang akan dipindahkan juga disesuaikan dari semula 11.919 menjadi hanya sekitar 1.740 orang.
“Namun masih dimungkinkan dapat dimaksimalkan sampai 3.072 pegawai apabila dilakukan sharinghunian,” tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas seperti dilansir dari detikX pada Rabu, (27/4/2024).
Hal tersebut, kata Azwar, akan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga. Apabila kesepakatannya dilakukan sharing hunian, 3.072 orang bisa ikut pindah. Kalau tidak, maksimal 1.740. Angka itu menyesuaikan dengan jumlah unit apartemen di IKN yang akan terbangun pada November 2024.
Total ada 47 tower apartemen yang tengah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di IKN. Satu tower terdiri atas 12 lantai. Setiap lantai terdiri atas lima unit dengan tipe tiga kamar. Dengan proyeksi tersebut, diperkirakan hanya akan ada 2.820 unit yang siap huni tahun ini. Sebanyak 29 tower atau 1.740 unit akan ditempati oleh ASN.
“Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/anggota Polri,” tulis Azwar melalui pesan singkat.
Dengan skema satu orang satu hunian, pemerintah harus menyiasati jadwal pemindahan ASN ke IKN tahap pertama. Pemetaan skala prioritas akan dilakukan untuk memilih kementerian atau lembaga apa saja yang akan dipindahkan paling awal. Pemetaan tersebut dilakukan dengan tiga filter penapisan.
Pertama, identifikasi peran strategis kementerian/lembaga atas negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Lalu identifikasi peran dan fungsi sebagai sistem pengambil keputusan untuk mendukung pencapaian strategis dan sistem pertahanan/keamanan. Terakhir, identifikasi tingkat risiko yang mungkin timbul jika terjadi kegagalan pelaksanaan tugas.
Dari kementerian/lembaga yang masuk dalam skala prioritas, nantinya akan diseleksi lagi jabatan dan posisi apa saja yang harus pindah ke IKN paling awal. Kriterianya adalah mereka yang secara pangkat maupun jabatan dapat menunjang capaian kinerja organisasi. Level eselon I, eselon II, dan pejabat fungsional akan menjadi prioritas.
“Pemetaan jabatan ASN tersebut dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan jumlah alokasi yang telah ditentukan,” jelas mantan Bupati Banyuwangi ini.
Dengan skema tersebut, ada sedikitnya 10 kementerian dan lembaga yang akan lebih dulu pindah ke IKN. Salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara kementerian dan lembaga lain akan pindah pada September dan November 2024, Kominfo akan pindah lebih dulu. Menkominfo Arie Budi Setiadi mengatakan ada 39 pegawainya yang sudah siap pindah pada Juli mendatang.
Sesuai dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.”
Dari total itu, satu merupakan pejabat tinggi madya alias eselon I. Pejabat eselon I yang berangkat adalah Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto. Wayan, kata Budi, dibutuhkan untuk menyiapkan infrastruktur telekomunikasi di IKN.
“Selanjutnya bertahap pengembangan dari (kebutuhan) di IKN itu sendiri,” ungkap Budi di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 April lalu.
Tahap pemindahan ASN ke IKN sejatinya sudah dimulai pada 2022. Prosesnya dimulai dengan uji kompetensi atau seleksi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara. Sebanyak 22.436 orang telah melalui tahap uji kompetensi pada 2022. Lalu 96.760 pada 2023 dan 2.430 pada Februari 2024. Total ada 121.626 ASN yang telah melalui tahap tersebut. Mereka berasal dari 84 kementerian/lembaga yang berkantor di Jakarta.
Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi menjelaskan uji kompetensi dilakukan untuk memenuhi kriteria ASN yang dibutuhkan di IKN. Penilaian dimulai dari kompetensi manajerial, sosiokultural, dan literasi digital. Kompetensi ini juga akan menjadi syarat utama tes calon aparatur sipil negara khusus IKN yang akan dilakukan BKN pada 2024. Para ASN atau CASN yang masuk dalam kriteria dipindahkan ke IKN dilarang menolak mutasi.
“Sesuai dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI,” terang Nanang melalui pesan tertulis pada Selasa, 26 Maret lalu.
Nantinya, para ASN yang dipindahkan ke IKN bakal mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan dari pemerintah. Tunjangan tersebut mulai biaya pengepakan, transportasi, hingga penginapan. Pemerintah juga akan memberi tambahan tunjangan untuk anak, istri, dan asisten rumah tangga yang dipekerjakan ASN. Nilainya akan disesuaikan tingkat jabatan dan berapa jumlah keluarga yang dibawa.
Pemerintah juga menjamin kenaikan pangkat satu kali bagi ASN yang masuk kloter pertama pindah ke IKN. Selain itu, ada tunjangan pionir untuk membantu kinerja ASN di IKN. Azwar Anas bilang tunjangan pionir merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo saat menghadiri seremoni penutupan atap hunian bagi ASN di IKN pada Jumat, 1 Maret lalu.
“Konsep besaran dan waktu pemberian insentif berupa tunjangan pionir masih dalam pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan maupun instansi terkait lainnya,” beber Azwar Anas.
Untuk memuluskan proses pemindahan ASN, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah infrastruktur utama dan fasilitas penunjang di IKN. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga mengungkapkan infrastruktur yang sudah dibangun salah satunya adalah Istana Negara. Dalam kompleks Istana nantinya akan berdiri juga kantor Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden.
Selain kompleks Istana, pemerintah tengah membangun 14 tower kantor kementerian koordinator. Masing-masing kemenko nantinya akan menempati empat tower. Di samping itu, pemerintah sudah menyiapkan 36 rumah untuk menteri. Luas tanahnya sekitar 1.000 meter persegi dan bangunan sekitar 500-600 meter persegi.
Fasilitas penunjang juga tengah disiapkan, termasuk rumah sakit, yakni RS Mayapada, RS Hermina, RS Abdi Waluyo, dan RS Kemenkes RI. Demikian juga dengan sekolah. Satu yang tengah dibangun adalah Nusantara Intercultural School. Satu lainnya tengah dilakukan revitalisasi, yaitu Sekolah Dasar Negeri 020 Sepaku. Meski begitu, Danis mengakui belum semua fasilitas penunjang ini akan siap pada Agustus 2024 saat Presiden berencana menggelar upacara kemerdekaan di sana.
“Tapi, yang pasti, kantor sudah bisa bekerja, hunian sudah ada,” terang Danis melalui telepon pada Selasa, 2 April 2024.
Hingga saat ini, pembangunan IKN tahap pertama sudah mencapai progres 78,95 persen. Juru bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan salah satu proyek yang sudah hampir selesai adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Kompleks ini terdiri atas Istana Kepresidenan dengan progres 60,54 persen, kantor Presiden 58,53 persen, dan kantor Sekretariat Negara 65,65.
Di samping itu, progres positif lainnya juga terlihat dari pembangunan kementerian koordinator yang sudah mencapai 57 persen. Lalu hunian ASN sekitar 32,5 persen, yang ditargetkan selesai pada November 2024. Lalu 82,98 persen untuk progres pembangunan rumah para menteri.
“Rumah tapak jabatan menteri/pejabat negara ditargetkan terbangun dan fungsional pada Juli 2024,” pungkas Troy. (*)
