BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapan menyesuaikan kebijakan baru terkait pelaksanaan kegiatan rapat di luar fasilitas milik pemerintah, termasuk di hotel. Namun, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran tetap menjadi acuan utama.
Kebijakan ini menindaklanjuti pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memperbolehkan pemerintah daerah kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel maupun restoran.
Tujuannya, untuk mendorong pemulihan sektor usaha Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang terdampak efisiensi anggaran selama beberapa tahun terakhir.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan kemampuan fiskal daerah.
“Kami akan memastikan kegiatan OPD berjalan sesuai kebutuhan. Jika memang kapasitas gedung pemerintah tidak mencukupi dan jumlah peserta besar, penggunaan hotel bisa dipertimbangkan,” kata Marindo, Senin (16/6/2025).
Namun, ia menekankan bahwa hotel bukanlah opsi utama. Kegiatan akan lebih diutamakan dilaksanakan di fasilitas milik pemerintah, selama kapasitasnya mencukupi.
Terkait anggaran, Marindo menjelaskan bahwa OPD akan menyusun rencana anggaran perubahan berdasarkan skala prioritas. Rencana itu kemudian dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, dan akhirnya dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Kemampuan keuangan kita sedang tidak maksimal. Karena itu, efisiensi adalah kunci dalam penyusunan APBD Perubahan. Belum banyak kegiatan pemerintah yang digelar di hotel,” ujarnya.
Marindo juga menegaskan bahwa pelonggaran kebijakan dari Kemendagri tak serta-merta diikuti dengan belanja besar. Pemprov tetap berhati-hati dan mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut pelaksanaan kegiatan di hotel kini diperbolehkan dengan pertimbangan mendukung sektor MICE. Sektor ini merupakan salah satu penggerak ekonomi lokal yang ikut terdampak pembatasan anggaran beberapa waktu terakhir.(*)
