BANDAR LAMPUNG, INIHARI.ID — Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti rapat koordinasi virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Command Center Lantai 2, Kantor Gubernur Lampung, Senin (30/6/2025). Rapat ini membahas sejumlah program strategis nasional, mulai dari pembangunan rumah, layanan kesehatan gratis, hingga pengendalian inflasi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, hadir mewakili Pemprov dalam rakor yang dibagi menjadi tiga sesi utama.
Target 3 Juta Rumah, Pemerintah Daerah Diminta Aktif
Sesi pertama membahas evaluasi program pembangunan 3 juta unit rumah yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Imran. Ia menjelaskan bahwa pembangunan rumah akan dibagi merata: satu juta unit di pedesaan, satu juta di perkotaan, dan satu juta lagi di wilayah pesisir.
Imran menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini. Ia juga mengeluarkan tujuh arahan strategis, di antaranya:
Pemda diminta tidak ragu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Daerah yang belum memiliki aturan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diminta segera menyusunnya sesuai SKB Tiga Menteri.
Dorongan agar Pemda melibatkan CSR dalam membangun rumah rakyat.
Pengawasan kualitas rumah subsidi serta pemberantasan pungutan liar dalam perizinan perumahan.
“Saya berharap pemerintah daerah bisa melaporkan ketersediaan lahan agar pembangunan 3 juta rumah bisa segera dipercepat,” kata Imran.
Capaian Layanan Kesehatan Gratis di Lampung Capai 73 Persen
Sesi kedua membahas program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) yang dipaparkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Program ini meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit tipe D ke tipe C di daerah tertinggal, serta penanganan penyakit menular seperti TBC.
Provinsi Lampung mencatatkan capaian cukup tinggi, yakni 73,03 persen dari total target 9,5 juta penerima manfaat.
“Mohon dukungan kepala daerah agar program ini berjalan optimal dan target 50 juta masyarakat tahun ini bisa tercapai,” ujar Budi.
Dua Daerah di Lampung Dapat Apresiasi dalam Pengendalian Inflasi
Sesi terakhir dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir yang menyoroti upaya pengendalian inflasi di berbagai daerah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan tren harga komoditas pada pekan keempat Juni 2025.
Sebanyak 21 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Lampung. Penurunan dipicu oleh turunnya harga bawang putih, cabai merah, dan beras. Namun, di Kabupaten Tulang Bawang, IPH justru naik karena harga cabai rawit dan daging ayam.
Tomsi mengingatkan pemerintah daerah untuk terus waspada terhadap lonjakan harga beras dan minyak goreng yang masih berada di level tinggi. Ia juga mengapresiasi daerah yang aktif melakukan enam upaya konkret dalam menekan inflasi, seperti operasi pasar murah dan kerja sama dengan daerah penghasil.
Dua kabupaten di Lampung — Pringsewu dan Lampung Tengah — termasuk dalam daftar 90 daerah yang mendapat apresiasi atas keseriannya menekan inflasi.
“Terima kasih kepada semua kepala daerah yang telah bekerja sungguh-sungguh menjaga stabilitas harga. Kami sangat mengapresiasi,” ujar Tomsi.(*)
