Bandar Lampung, inihari.id – Rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Provinsi Lampung mendengarkan keterangan PLN UID Lampung terkait pemadaman listrik pada Selasa hingga Rabu (4-5/6/2024) lalu batal digelar hari ini, Jum’at (7/6/2024).
“Alasan pembatalan RDP karena PLN UID Lampung masih fokus dalam penanganan normalisasi arus kelistrikan,” kata anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Midi Iswanto kepada awak media.
Midi menjelaskan, pihak PLN sudah melayangkan surat permintaan untuk menjadwal ulang RDP.
“Mereka minta direskejul ulang, mundur minggu depan. Suratnya sudah kami terima,” terang politisi Partai Demokrat itu.
Dia mengatakan, RDP tersebut harusnya dilakukan untuk membahas padamnya listrik di Provinsi Lampung yang terjadi lebih 24 jam.
“Kita juga agendakan untuk mengevaluasi kinerja PLN dalam menyuplai arus listrik di Lampung,” ungkapnya.
Pasalnya kata Midi, Lampung dengan sumberdaya yang dimiliki semestinya bisa menjadi provinsi yang mandiri dalam hal kelistrikan.
“Iya, RDP itu agendanya untuk mengevaluasi kenapa bisa terjadi blackout seperti ini,” lanjutnya.
“Kita kan punya banyak pembangkit listrik di Lampung, kenapa harus bergantung dengan Sumatera Selatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Midi mengatakan bahwa PLN semestinya belajar dari kejadian serupa yang pernah dialami sebelumnya.
“Semestinya kan PLN belajar, karena ini bukan yang pertama terjadi. Oleh karena itu, kita akan panggil PLN untuk mengevaluasi ini,” tegas sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung itu.
Tak hanya mengundang PLN UID Lampung saja, DPRD Provinsi Lampung juga mengundang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung dan Dinas Energi, Sumberdaya Mineral (ESDM) Lampung.
Dalam pembahasan ini juga DPRD Provinsi Lampung ingin mengetahui seberapa besar keluhan masyarakat yang juga sebagai konsumen PLN selama listrik padam.
“Kami juga mengundang YLKI, karena di dalamnya perlindungan konsumen, mereka pasti sudah banyak menerima keluhan konsumen,” imbuhnya.
Dengan dibatalkannya RDP hari ini, Midi mengatakan akan menjadwal ulang minggu depan sesuai permintaan PLN.
“Kalau PLN minta tanggal 11 Juni itu Selasa ya. Itu harus dirapatkan dulu dengan internal,” pungkasnya. (*)
