BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Dalam upaya membangun dialog konstruktif antara dunia pendidikan tinggi dan parlemen daerah, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) melakukan kunjungan akademik ke Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin (16/6/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Sowiyah, S.Pd., M.Pd., dan Dr. Riswandi, S.Pd., M.Pd., serta diikuti oleh 16 mahasiswa pascasarjana. Rombongan disambut Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan, bersama sejumlah anggota, di antaranya Abdullah Sura Jaya, Ketut Romeo, Marsha Dhita Pitaloka, dr. Sasa Chalim, Syukron Muchtar, dan Andika Wibawa.
Dalam diskusi yang berlangsung terbuka dan interaktif, mahasiswa tidak hanya hadir sebagai peserta pasif. Mereka aktif menyampaikan pandangan, kritik, serta aspirasi mengenai isu-isu krusial dalam dunia pendidikan di daerah, termasuk soal penghapusan uang komite di sekolah menengah atas dan kejuruan, serta masih maraknya guru honorer yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menyambut positif semangat kritis yang ditunjukkan para mahasiswa. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan keberanian dari para pemimpin untuk mengambil langkah strategis, meskipun hasilnya belum dapat terlihat dalam waktu dekat.
> “Investasi di bidang pendidikan tidak bisa dinikmati hasilnya dalam setahun dua tahun. Hasilnya baru terasa setelah lima tahun atau lebih. Itulah sebabnya tidak semua kepala daerah berani mengambil risiko. Namun saya yakin, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung saat ini punya komitmen dan visi untuk menjalankannya,” ujar Yanuar.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V, Syukron Muchtar, menyoroti pentingnya orientasi mutu dalam pendidikan. Menurutnya, perbaikan sektor pendidikan tak semata-mata bergantung pada anggaran.
> “Bukan besaran dana yang utama, tapi bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri ditingkatkan. Kita harus kembali ke esensi: mutu guru, sistem pembelajaran, dan evaluasi yang objektif,” tegas Syukron.
FKIP Unila berharap kunjungan ini tidak berhenti pada level seremonial. Wakil Dekan I FKIP Unila, Dr. Riswandi, menyampaikan harapan agar komunikasi dan kerja sama antara perguruan tinggi dan legislatif bisa terus berlanjut secara konkret.
> “Ini bukan sekadar kunjungan simbolik. Harapannya, ada tindak lanjut berupa kolaborasi program antara Komisi V dan FKIP Unila. Dunia akademik juga ingin terlibat aktif dalam reformasi sistem pendidikan di Lampung,” kata Riswandi.
Kegiatan ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor dalam menata ulang sistem pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan. Dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat ini menjadi cerminan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab birokrasi, tetapi menjadi panggilan kolektif bagi semua elemen masyarakat yang peduli pada masa depan generasi muda di Lampung.(*)
