BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, meminta Dinas Pendidikan Lampung menjalankan proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara transparan dan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi kecurangan dalam proses penerimaan siswa, khususnya pada jalur afirmasi dan zonasi.
“Pelaksanaan SPMB harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jangan sampai ada calon siswa yang layak masuk justru terhambat karena adanya manipulasi atau permainan sistem,” kata Deni Ribowo, Selasa (24/6/2025).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, sejumlah celah rawan masih kerap ditemukan, seperti penggunaan mutasi domisili yang tidak sesuai aturan hingga rekayasa data ekonomi keluarga untuk mengakses jalur afirmasi.
Ia menilai proses verifikasi data afirmasi harus dilakukan secara menyeluruh dan akurat agar hak siswa dari keluarga kurang mampu tidak direbut pihak lain yang memanipulasi data.
“Zonasi juga harus dijalankan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada penyalahgunaan aturan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Deni juga menyoroti hasil seleksi di sekolah unggulan tahun lalu yang menunjukkan sebagian besar siswa diterima tanpa memenuhi nilai minimum.
“Temuan bahwa 83 persen siswa tidak memenuhi standar nilai minimum itu alarm keras. Artinya ada yang salah dalam sistem seleksi kita dan harus segera dibenahi. Ini tidak boleh jadi preseden buruk,” katanya.
Ia mendesak Dinas Pendidikan untuk memperketat regulasi serta menjatuhkan sanksi tegas kepada sekolah yang terbukti melanggar aturan dalam pelaksanaan SPMB.
Menurut Deni, seleksi yang objektif dan adil akan membuka akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Provinsi Lampung.
“Negara harus hadir memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan sesuai potensi dan impiannya. Kalau pendidikan kita baik, IPM Lampung juga akan ikut meningkat,” pungkasnya. (*)
