BANDAR LAMPUNG, INIHARI.ID — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyoroti sejumlah capaian program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai belum optimal sepanjang tahun anggaran 2024.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, AM Syafei, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar Selasa (1/7/2025). Pandangan itu disampaikan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Syafei menyoroti setidaknya empat indikator pembangunan yang belum mencapai target.
“Pertama, pencapaian pertumbuhan ekonomi masih belum sesuai harapan. Dari target 4,50–5,0 persen, realisasinya hanya sebesar 4,57 persen. Angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03 persen,” kata Syafei.
Kedua, lanjut dia, upaya penurunan angka kemiskinan dinilai belum optimal. Pemerintah Provinsi menargetkan angka kemiskinan berada di kisaran 10,5–10 persen, namun realisasinya justru mencapai 10,62 persen, masih jauh dibanding angka nasional sebesar 8,57 persen.
Syafei juga menyoroti rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung. Berdasarkan data, IPM Lampung tahun 2024 berada di angka 71,81, tidak mencapai target 72,50–73,50 dan masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 74,2 poin.
“IPM Lampung bahkan tercatat sebagai yang terendah di Sumatera,” ujar dia.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan, menurutnya, memberikan rapor merah atas kebijakan yang dianggap abai terhadap kepentingan masyarakat lokal seperti petani dan nelayan.
“Kebijakan pengelolaan SDA dinilai justru memicu konflik agraria, merugikan masyarakat, dan menguntungkan korporasi. Termasuk dalam hal ini pengesahan regulasi tebu yang disinyalir merusak lingkungan,” kata Syafei.
Atas temuan-temuan tersebut, Fraksi PDIP mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemprov Lampung. “Kami berharap ini menjadi catatan penting bagi Gubernur dan jajaran untuk pembenahan ke depan,” pungkasnya. (*)
