BANDAR LAMPUNG, INIHARI.ID — Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja mereka pada tahun anggaran 2024. Kondisi ini dinilai membuat pelaksanaan program-program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat tidak berjalan optimal.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengatakan pagu anggaran yang diterima OPD mitra Komisi II pada 2024 merupakan yang paling kecil dibandingkan komisi lainnya. Ia menyebut mayoritas anggaran hanya digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan operasional kantor, sedangkan alokasi untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat sangat minim.
“Anggaran 2024 untuk mitra Komisi II ini relatif paling kecil. Tapi yang lebih mengecewakan adalah komposisinya. Hampir seluruhnya habis untuk belanja pegawai. Sementara untuk kegiatan pro-rakyat, sangat terbatas,” kata Basuki dalam rapat bersama mitra kerja di DPRD Lampung, Kamis (10/7/2025).
Berdasarkan data realisasi APBD 2024, total pagu anggaran untuk OPD mitra Komisi II hanya sebesar Rp322,9 miliar, dengan realisasi mencapai Rp292,6 miliar atau sekitar 88,54 persen. Dari angka tersebut, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai.
“Kalau dihitung, yang benar-benar untuk masyarakat hanya sedikit. Padahal OPD mitra Komisi II ini menangani sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan koperasi,” ujar Basuki.
Ia juga mengkritik sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai tidak menunjukkan komitmen serius dalam menyusun plafon anggaran sesuai arah pembangunan daerah. Menurutnya, pola penganggaran seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun.
“Ini kontras dengan anggaran yang diterima komisi lain. Padahal Komisi II yang paling dekat dengan masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil,” lanjutnya.
Meski begitu, Basuki mengapresiasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sedang dibahas. Ia berharap dokumen tersebut dapat menjadi rujukan utama dalam perencanaan anggaran lima tahun ke depan.
Senada, anggota Komisi II lainnya, Hanifal, menilai OPD mitra Komisi II seharusnya menjadi ujung tombak dalam memperkuat sektor produksi dan ekonomi rakyat. Namun, minimnya anggaran dinilai menghambat pencapaian tujuan tersebut.
“Kalau anggarannya cuma cukup untuk bayar gaji dan rapat, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya?” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Ia menyebut kondisi ini bertolak belakang dengan visi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam Asta Cita. Terlebih, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong industrialisasi desa dan penguatan ekonomi lokal.
“Lampung punya potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Tapi kalau anggaran sektor pangannya terus dipangkas, bagaimana bisa mencapai target itu?” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Aribun, mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penganggaran. Ia menilai kebijakan saat ini terlalu birokratis dan belum berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kita harap anggaran dinas mitra Komisi II dapat lebih dioptimalkan, disesuaikan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Semuanya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Aribun.(*)
