Inihari.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengapresiasi langkah pemerintah pusat menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek.
Menurut Munir, keputusan penghapusan tunggakan merupakan langkah tepat untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Meski demikian, pemerintah perlu menyiapkan strategi keberlanjutan agar program jaminan kesehatan nasional tetap berjalan stabil dan tidak membebani keuangan negara.
“Jangan hanya berhenti di pemutihan. Harus ada kebijakan lanjutan agar program ini tidak membebani keuangan negara dan tetap berkelanjutan,” ujar Munir, Jumat (24/10/2025).
Ia menjelaskan, setelah kebijakan penghapusan tunggakan diterapkan, pemerintah perlu mendorong disiplin pembayaran iuran dan memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keaktifan kepesertaan BPJS.
Munir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan lembaga terkait agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan masyarakat bawah.
“Kita ingin kebijakan ini benar-benar sampai ke masyarakat kecil, bukan hanya berhenti sebagai wacana administratif,” tegasnya.
Dengan langkah yang terarah dan koordinasi lintas sektor yang kuat, Munir optimistis kebijakan pemutihan tunggakan BPJS dapat menjadi pijakan penting menuju sistem kesehatan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
