Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PAN, Diah Dharma Yanti, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Perkumpulan Advokat Perempuan Lampung yang membahas pembaruan KUHP Nasional di Balai Keratun, Kamis (12/2/2026).
Dalam forum tersebut, Diah menekankan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan KUHP Nasional di tingkat daerah.
Ia menjelaskan, perubahan norma hukum pidana, khususnya terkait delik kesusilaan seperti yang diatur dalam KUHP baru, harus diterapkan dengan hati-hati dan berlandaskan prinsip keadilan.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan agar implementasi undang-undang berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegasnya.
Diah juga menilai, kolaborasi antara legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam memastikan keberhasilan penerapan KUHP Nasional.
Menurutnya, diskusi lintas sektor seperti FGD ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan.
