BANDAR LAMPUNG, INIHARI.ID – Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Provinsi Lampung Midi Iswanto meminta Pemerintah Provinsi Lampung menegakkan Perda No 7, Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Distribusi Gabah.
“Tolong perda itu dipatuhi oleh semua pihak, Pemerintah Provinsi harus tegas memberi sanksi bagi yang melanggar,” kata Midi Iswanto, Selasa (16/4/2024).
Dijelaskannya, beberapa waktu lalu Gubernur Lampung Arinal Junaidi, juga sudah memerintahkan ke Perpadi agar tidak membawa gabah keluar Lampung.
“Tapi outputnya saat ini masih banyak terjadi gabah keluar Lampung, tapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah,” keluhnya.
Dia melanjutkan, tindakan tegas pemerintah dibutuhkan untuk mengamankan stabilisasi beras di Lampung.
“Selama ini karena adanya pengusaha-pengusaha besar dan broker beras dari Palembang dan Banten harga di Lampung jadi rusak. Sehingga kami kesulitan bersaing untuk memasukkan beras ke Bulog. Karena harga beli Bulog lebih rendah. Nah tolong para broker itu ditertibkan,” pintanya.
Untuk saat ini ujarnya, harga Bulog lumayan masuk. Sebab harga beli Bulog mencapai Rp 11 Ribu. Dengan kondisi Lampung sedang panen ini, pihaknya bisa meraih untung meski masih minim jika menjual ke Bulog.
“Sepanjang ini berjalan dengan baik insyaallah akan kondusif, tidak saling terganggu. Sebab Bulog sudah membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu juga sudah mengintruksikan kepada anggota Perpadi di kabupaten/kota agar turut mendukung pemerintah dalam pengadaan beras dalam negri.
Pengadaan beras tersebut untuk cadangan pemerintah melalui perum bulog, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perum bulog.
“Kami siap menjual beras produksi kami ke Bulog, agar stok beras kembali pulih. Bukan dipenuhi beras import lagi,” ucapnya.
Beberapa waktu lalu ujarnya, Bulog di beberapa daerah termasuk di Lampung sempat kekosongan beras lokal, semuanya berisi beras import baik dari Thailand, Vietnam maupun Pakistan.
“Kekosongan tersebut terjadi karena harga beli Bulog tidak bisa dijangkau oleh anggota Perpadi yang biasa memasukkan beras ke Bulog,” pungkasnya. (FSA)
