INIHARI.ID, PESAWARAN – Alih-alih berharap dapat Tunjangan Hari Raya (THR) 2024. Uang makan para tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) sudah dua bulan macet, belum dibayar Pemkab Pesawaran.
Dari informasi yang dihimpun awak media di sana, ternyata sepanjang 2024, hingga Maret, baru 1 kali uang makan dibayar yakni pada Januari lalu. Praktis sisanya dua bulan masih tertunggak.
“Ya mas, sudah dua bulan ini macet, belum dibayar uang makan kami. Yang dibayar baru 1 bulan, untuk Januari lalu,” kata salah satu anggota Pol PP yang meminta namanya tidak disebutkan, Rabu (27/3/2024).
Dia mengatakan, bahwa uang makan mulai terlihat berkendala sejak awal tahun 2023 lalu. Para pegawai tak mengetahui dengan pasti apa penyebab seringnya uang makan yang menunggak pembayarannya.
“Setiap mau diambil selalu saja banyak alasan mas. Yang ini lah yang itu lah, yang deposito lah segala macem,” keluhnya.
Belum lagi adanya potongan pada uang makan yang setiap bulan dipastikan selalu ada.
Baik itu pemotongan karena tidak masuk atau absen, karena izin juga karena alasan sakit sekalipun. Padahal pegawai sakit karena memang tak bisa beli makan karena uangnya belum dibayarkan.
“Apapun alasan kita, mau sakit mau apa pasti dipotong,” jelasnya.
Sumber ini melanjutkan bahwa di tahun sebelumnya kendala-kendala seperti itu hampir tidak ada. Semua berjalan normal.
Dirinya khawatir jika kendala-kendala tunggakan seperti itu terus dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan.
Kebiasaan yang akan dianggap sebagai sesuatu yang normal, maka perlu untuk dikontrol dan disorot.
“Kalo (normal) gitu kan kita gak terbebani mas, gak berat banget rasanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Pesawaran Effendi saat dikonfirmasi membenarkannya hal ini.
Effendi dengan pasti menyatakan bahwa tunggakan uang makan bagi pegawai honorer satpol PP Pesawaran nyata adanya.
Menurut Effendi, uang makan yang sudah tersalurkan baru 1 bulan yakni untuk bulan Januari 2024.
“Benar baru terealisasi bulan Januari,” katanya.
Effendi mengaku untuk pembayaran uang makan bulan Februari dan Maret 2024 baru dalam tahap pengajuan ke BPKAD Pesawaran.
Proses itu dikatakannya terus berjalan dan selalu diupayakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
“Untuk bulan Februari dan Maret sedang dalam pengajuan di BPKAD atau sedang dalam proses,” tutupnya.(*)
