Bandar Lampung, Inihari.id — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fungsi legislasi daerah. Pada Rabu (9/10/2025), Bapemperda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Beberapa OPD yang hadir antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Dalam rapat tersebut, dibahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni:
-
Raperda tentang Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Lampung, dan
-
Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda Hanifal, SP, didampingi Wakil Ketua Budhi Condrowati, SE., M.Si, serta para anggota di antaranya Intan Rehana, Fauzi Heri, Sen Ajeman, Jasroni, Diah Dharma Yanti, Yusiran, dan Heni Susilo.
Ketua Bapemperda Hanifal menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah yang aspiratif dan tepat sasaran.
“Rapat dengar pendapat ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat substansi raperda, sekaligus memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan zaman,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi wujud nyata komitmen DPRD Lampung dalam mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data, serta menyesuaikan regulasi pendidikan agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Melalui forum RDP ini, diharapkan terjalin sinergi yang solid antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghasilkan kebijakan daerah yang efektif, berpihak kepada masyarakat, serta mendorong kemajuan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.
