BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Meski realisasi pendapatan dan belanja daerah dinilai cukup baik, fraksi ini menilai masih ada pekerjaan rumah besar yang perlu segera ditangani pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Budiman AS, dalam rapat paripurna DPRD Lampung, Selasa (1/7/2025), saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Berdasarkan catatan Fraksi Demokrat, pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp7,451 triliun atau 86,33 persen dari target Rp8,631 triliun. Sementara itu, belanja dan transfer daerah terealisasi sebesar Rp7,506 triliun atau 85,73 persen dari pagu anggaran Rp8,756 triliun.
Meski capaian tersebut cukup positif, Demokrat menggarisbawahi pentingnya peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja, terutama pada belanja modal yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Kami melihat masih banyak aset daerah yang belum tercatat atau tidak dimanfaatkan secara produktif. Ini berisiko menimbulkan kerugian dan harus segera ditangani secara profesional,” kata Budiman.
Optimalisasi PAD dan Evaluasi Program
Fraksi Demokrat juga menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor, alat berat, mineral bukan logam, dan retribusi belum tergarap maksimal. Karena itu, mereka mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber PAD dan penguatan pengelolaan aset.
Tak hanya itu, program-program yang menunjukkan serapan rendah dan capaian kinerja yang minim juga perlu dikaji ulang agar tidak terus membebani keuangan daerah.
“Alokasi anggaran ke depan harus lebih selektif dan berbasis prinsip value for money, bukan sekadar mengejar serapan,” ujar Budiman.
Dorongan untuk Tata Kelola yang Lebih Transparan
Fraksi Demokrat turut menekankan pentingnya penguatan sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital, seperti melalui penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan SIPD. Sistem ini dinilai harus lebih terbuka dan mudah diakses publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Mereka juga mendorong penguatan peran Inspektorat serta sinergi dengan lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan BPKP untuk memastikan pengawasan internal dan eksternal berjalan efektif.
“Laporan pertanggungjawaban keuangan juga perlu dilengkapi dengan data kinerja non-finansial yang mencerminkan hasil pembangunan secara nyata,” tambah Budiman.
Rekomendasi Strategis
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan berpihak pada rakyat, Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi konstruktif:
1. Mendorong efektivitas penyerapan anggaran untuk program strategis seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan, dengan capaian output dan outcome yang terukur.
2. Menuntaskan temuan audit BPK secara tepat waktu dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang mudah diakses publik.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dengan realisasi rendah dan dampak minimal terhadap pembangunan.
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi penggunaan APBD maupun dana transfer pusat.
Dengan sejumlah catatan dan rekomendasi ini, Fraksi Demokrat berharap pelaksanaan APBD Provinsi Lampung ke depan dapat semakin tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(*)
