BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mengeluhkan minimnya alokasi anggaran untuk keselamatan transportasi di wilayah Lampung. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Sumbogo, dalam rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Kamis (3/7/2025).
Menurut Bambang, anggaran belanja modal yang diterima dinasnya sangat kecil, padahal kebutuhan untuk menunjang keselamatan lalu lintas semakin mendesak.
“Jujur, anggaran belanja modal kami sangat kecil. Apalagi sekarang skemanya harus berpihak pada keselamatan. Banyak jalan di Lampung yang tidak memiliki rambu, ini sangat membahayakan pengguna jalan,” kata Bambang di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tersebut turut berdampak pada rendahnya penilaian kinerja Dinas Perhubungan.
“Nilai kinerja kami rendah karena anggarannya kecil. Padahal, keselamatan itu prioritas utama. Ini juga turut menyumbang tingginya angka kecelakaan lalu lintas,” ujar dia.
Bambang juga menyoroti sejumlah proyek jalan nasional yang dibangun melalui Instruksi Presiden (Inpres) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun belum dilengkapi fasilitas keselamatan seperti rambu dan penerangan jalan.
“Jalan-jalan yang dibangun lewat Inpres dari Pak Jokowi belum banyak yang memiliki rambu dan lampu penerangan. Ini yang sedang kami usulkan karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia turut menyoroti kondisi angkutan umum yang terus terpuruk sejak pandemi Covid-19.
“Sejak Covid, banyak perusahaan angkutan yang gulung tikar. Angkot saja hampir habis. Sekarang kita hanya mengandalkan ojek online. Kami harap ada program yang bisa menjadi stabilisator untuk membangkitkan kembali angkutan umum,” pungkas Bambang.
Komisi IV Siap Perjuangkan
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menyatakan pihaknya akan mendorong agar persoalan anggaran keselamatan transportasi menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran berikutnya.
“Keselamatan transportasi adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kalau anggaran yang ada saat ini tidak cukup, kami akan perjuangkan agar ada penambahan, minimal untuk penyediaan rambu dan penerangan jalan di titik rawan kecelakaan,” tegas Mukhlis.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan untuk menginventarisasi kebutuhan mendesak terkait keselamatan dan revitalisasi transportasi umum agar bisa disampaikan secara komprehensif kepada legislatif dan eksekutif.
“Data dan pemetaan yang jelas sangat kami butuhkan agar intervensi kebijakan bisa tepat sasaran. Ini soal nyawa, bukan sekadar fasilitas,” ujarnya.(*)
