DPRD Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, Bandar Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah perencanaan pembangunan daerah disusun secara terukur, aspiratif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Turut hadir anggota DPRD Lampung Abdul Aziz dan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, bersama jajaran pejabat eselon II dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan. Ia juga meminta seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menurunkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Giri menambahkan bahwa program nasional makan bergizi gratis memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan, terutama jika melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution, persentase penduduk miskin di Lampung pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan Maret 2024 maupun Maret 2023.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif serta berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan hanya dapat dicapai apabila pemerintah tidak bergantung semata pada belanja APBD, tetapi juga mendorong investasi serta penguatan sektor-sektor produktif.
DPRD Provinsi Lampung juga menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar RKPD Tahun 2027 dapat tersusun secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
