Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menekankan pentingnya percepatan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) program hilirisasi kakao berbasis agroforestry agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
Menurutnya, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna memastikan program berjalan transparan dan berpihak kepada petani.
“DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan transparan, akuntabel, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan petani dan kelestarian lingkungan,” tegas Ahmad Giri Akbar.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, perwakilan UK FCDO, Partnerships for Forests (P4F), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Melalui sinergi tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap hilirisasi kakao berbasis agroforestry dapat menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.
