Inihari.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Sidang berlangsung di gedung DPRD Lampung, Selasa (19/08/2025).
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung, Hanifal, menyampaikan bahwa DPRD telah menyetujui target 30 Raperda untuk tahun 2026. Namun, ia menilai secara realistis hanya 10 Perda yang kemungkinan dapat diselesaikan.
“Targetnya memang 30 Raperda, tapi target realistisnya 10 Perda,” ujarnya.
Hanifal menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 6 Raperda inisiatif DPRD dan 2 prakarsa dari Pemprov Lampung yang sudah diajukan. Ditambah 2 Raperda inisiatif DPRD yang belum tuntas serta 4 dari Pemprov, sehingga total ada 14 Raperda yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga akhir 2025.
“Setelah dibahas, pada 2026 Bapemperda akan menyampaikan perubahan Propemperda mana saja yang sudah diselesaikan. Dengan begitu, jumlah dari target 30 Raperda akan berkurang setelah proses pembahasan,” jelasnya, Rabu (20/08/2025).
Lebih lanjut, Hanifal menyebutkan beberapa Raperda inisiatif Pemprov Lampung, di antaranya terkait perubahan bentuk Bank Lampung, perubahan bentuk Badan Wahana Raharja, serta pencabutan Perda tentang program wajib belajar 12 tahun.
Sementara itu, DPRD juga mengusulkan 6 Raperda inisiatif, antara lain mengenai sistem data satu, peningkatan mutu pendidikan, dan pertanian berkelanjutan.
Terkait usulan Perda tentang LGBT, Hanifal mengatakan DPRD telah menerima naskah akademiknya dan memberikan apresiasi kepada pihak pengusul.
“Bapemperda bekerja sesuai aturan. Usulan harus disampaikan terlebih dahulu, dan Raperda LGBT ini memang belum pernah masuk sebelumnya. Saat ini masih dalam pembahasan pimpinan,” jelasnya.
Hanifal menambahkan, pada September 2025 DPRD Lampung akan membahas daftar Raperda yang akan masuk prioritas, baik usulan Pemprov, DPRD, maupun luncuran dari tahun sebelumnya.
