BANDAR LAMPUNG, INIHARI.ID – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna lanjutan tingkat I untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lampung, Selasa (12/8/2025).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra melalui juru bicara Fauzi Heri menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap belanja modal, khususnya infrastruktur jalan dan irigasi. Gerindra juga mengingatkan agar ketergantungan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dapat dikurangi.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Aribun Sayunis mendorong adanya diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.
Sementara itu, Fraksi Golkar lewat Elsan Tomi Sagita menyoroti perlunya optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan aset daerah agar lebih produktif.
Fraksi PKB melalui Fatikhatul Khoiriyah meminta adanya inovasi pendapatan yang tidak membebani rakyat kecil, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan UMKM.
Dari Fraksi NasDem, Jasroni menegaskan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi anggaran.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Demokrat melalui Hanifal dan Fraksi PAN lewat Morisman, yang mengingatkan agar peningkatan anggaran benar-benar memberi dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Adapun Fraksi PKS melalui Puji Sartono mengapresiasi kenaikan PAD, namun meminta adanya analisis risiko dan skema mitigasi jika target tidak tercapai.
Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(*)
