BANDAR LAMPUNG, INIHARI.ID — Proses seleksi lima direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Lampung menuai sorotan tajam dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, secara terang-terangan menantang para calon direksi untuk menunjukkan komitmen mereka dengan tidak menerima gaji sebelum BUMD mencetak keuntungan.
“Saya mendukung pengangkatan lima direktur ini untuk membangun optimisme. Tapi kalau memang serius ingin membenahi BUMD, jangan dulu terima gaji sebelum perusahaan untung. Itu baru luar biasa,” kata Munir, Kamis (3/7/2025).
Menurut dia, tantangan itu merupakan bentuk uji keseriusan dalam mengangkat performa BUMD yang selama ini justru menjadi beban bagi keuangan daerah.
Munir juga menekankan pentingnya proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional, mulai dari uji publik hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Ia mengingatkan, kondisi fiskal Lampung saat ini sedang tidak sehat. Pemerintah provinsi masih memiliki utang lebih dari Rp1,8 triliun, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan ke 15 kabupaten/kota.
“Bayangkan, anggaran infrastruktur jalan untuk 2025 hanya Rp1 triliun. Dengan angka segitu, pembangunan jalan tidak akan ke mana-mana,” kritik Munir.
BUMD Belum Berkontribusi Nyata
Munir mendorong Pemprov untuk lebih serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor non-pajak seperti keuntungan BUMD. Namun, sejauh ini ia menilai kontribusi BUMD terhadap kas daerah masih minim, bahkan nihil.
Ia merinci, Pemprov telah menyuntikkan penyertaan modal ke sejumlah BUMD, antara lain:
– PT Wahana Raharja sebesar Rp19,5 miliar
– PT Lampung Jasa Utama Rp40 miliar
– Bank Lampung Rp176 miliar
– PT Askira Rp500 juta
– PT Riau Airlines Rp1 miliar
– Kawasan Industri Lampung Rp400 juta
“BUMD seharusnya menjadi mesin penyetor dividen ke kas daerah, bukan malah menyedot dana APBD,” tegas Munir.
DPRD Minta Libatkan dalam Uji Kelayakan
Nada serupa disampaikan Anggota Komisi III DPRD Lampung lainnya, Andi Robi. Ia meminta agar legislatif turut dilibatkan dalam proses uji kelayakan calon direktur BUMD.
“Keterlibatan DPRD penting agar figur yang dipilih benar-benar profesional, jujur, dan kredibel dalam mengelola aset daerah,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pemprov Lampung tengah menyeleksi lima posisi direktur utama untuk BUMD strategis. Hasil seleksi ini dinilai akan sangat menentukan arah perbaikan kinerja perusahaan daerah ke depan.(*)
