BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam membangun kemitraan strategis dengan media melalui pengukuhan kepengurusan Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung (IJP) periode 2025–2028.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor: G/366/V.14/HK/2025, dan menetapkan Abung Mamasa sebagai Ketua IJP Lampung. Kepengurusan baru ini melibatkan jurnalis dari berbagai media yang selama ini aktif melakukan peliputan di lingkungan Pemprov Lampung.
Dengan mengusung tema “Bangun Kolaborasi, Kuatkan Sinergi, Wujudkan Lampung Maju”, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peran jurnalis sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan konstruktif.
> “Pemerintah bisa saja punya program strategis, tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, masyarakat tidak akan tahu. Di sinilah pentingnya peran media,” ujar Mirza.
Lebih jauh, Gubernur menekankan bahwa wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga integritas ruang publik. Ia menyebut jurnalis sebagai “penjaga nurani publik” yang memiliki peran penting dalam mengawal arah pembangunan agar tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat.
> “Wartawan bukan hanya pencari berita. Mereka adalah penjaga nurani publik. Yang kami harapkan bukan sekadar peliputan, tapi juga menyampaikan informasi yang mencerahkan dan menginspirasi,” katanya.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa kritik dari media tidak boleh dianggap sebagai ancaman, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi.
> “Pemerintah harus terbuka terhadap kritik. Itu bukan ancaman, tapi cermin untuk memperbaiki kinerja,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung untuk proaktif dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik.
> “Ini era keterbukaan. Tidak bisa lagi eksklusif. Setiap OPD harus bisa menjelaskan programnya dengan baik, tentu melalui kerja sama dan komunikasi yang sehat dengan teman-teman media,” imbuhnya.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Pemprov Lampung berharap keberadaan IJP Lampung dapat menjadi kekuatan baru dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan partisipatif. (Fesa)
