JAKARTA, INIHARI.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mempertanyakan kebijakan impor tapioka di tengah tingginya produksi lokal di daerahnya. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Menurut Mirza, salah satu persoalan utama dalam industri singkong dan turunannya adalah ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan daerah. Data sistem informasi nasional (SINAS), misalnya, mencatat produksi tapioka di Lampung hanya 1,4 juta ton per tahun. Namun, temuan di lapangan menunjukkan angka yang jauh lebih besar.
“Menurut teman-teman pengusaha, produksi mencapai 4 juta ton. Sementara data dari Kanwil Pajak Provinsi Lampung, meski belum tertulis, menyebut produksi di kisaran 3,9 juta hingga 4,2 juta ton,” ungkap Mirza.
Ia menambahkan, selisih data ini berdampak pada kebijakan lanjutan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
“Kalau satu ton tapioka membutuhkan sekitar 4 ton singkong, maka artinya Lampung memproduksi hampir 20 juta ton singkong per tahun, dengan lahan mencapai 600.000 hektare,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Mirza menilai, kebijakan impor yang masih berlangsung sangat merugikan petani dan pelaku usaha lokal. Saat ini, katanya, banyak pengusaha tengah berupaya menembus pasar ekspor karena harga dalam negeri yang terus tertekan.
“Kalau impor terus dibiarkan masuk tanpa pengendalian, petani dan pengusaha kita akan semakin terpukul. Saya khawatir dua bulan lagi saat panen raya, akan timbul gejolak di lapangan,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera meninjau ulang kebijakan impor tapioka, baik dengan pelarangan maupun pemberlakuan bea masuk agar harga bisa bersaing. Selain itu, ia juga meminta agar petani singkong mendapat perhatian lebih dalam bentuk bantuan dan alokasi program pengembangan.
Dalam RDPU tersebut, Gubernur Lampung didampingi Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar serta tujuh kepala daerah dari wilayahnya. Mereka adalah Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, Wakil Bupati Lampung Utara Romli, Bupati Mesuji Elfianah, Bupati Tulang Bawang Barat Novriwan Jaya, dan Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan. (*)
