BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah profesional dan terstruktur dalam menyikapi persoalan ekspor-impor singkong yang belakangan ini meresahkan petani lokal.
Mikdar menilai, lonjakan impor tepung tapioka dari luar negeri berdampak langsung pada merosotnya harga singkong petani dan melemahnya industri pengolahan dalam negeri. Situasi ini, menurutnya, tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut stabilitas ekonomi daerah.
“Persoalan ini menyangkut hajat hidup petani dan perekonomian Lampung sebagai salah satu sentra produksi singkong terbesar di Indonesia,” kata Mikdar di Bandar Lampung, Senin (30/6/2025).
Ia menegaskan perlunya strategi nasional dan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha lokal. “Kami mendorong pembentukan regulasi menyeluruh mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda), hingga Peraturan Gubernur (Pergub) terkait tata niaga singkong,” ujarnya.
Menurut Mikdar, regulasi yang komprehensif diperlukan agar mekanisme pasar dapat berjalan adil dan berpihak pada pelaku domestik. Ia bahkan mengusulkan penghentian sementara impor tepung tapioka jika terbukti merugikan petani dan pelaku industri lokal.
“Kita harus memberi ruang kepada industri dalam negeri untuk menyerap hasil panen petani. Kalau impor justru membuat mereka merugi, maka harus ada tindakan tegas,” tegas politisi dari Fraksi Gerindra itu.
DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Lampung dalam waktu dekat guna menindaklanjuti persoalan ini. Mikdar berharap kunjungan tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa menjadi pijakan kebijakan ke depan.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Lampung berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal isu tata niaga singkong secara menyeluruh. Selain itu, Badan Legislasi DPRD juga dijadwalkan turun ke lapangan dalam pekan ini guna menyerap aspirasi petani serta memverifikasi kondisi yang mereka alami.
“Harapannya, langkah-langkah ini bisa menghasilkan solusi konkret dalam menstabilkan harga singkong dan memberikan perlindungan nyata bagi petani dan pelaku usaha di sektor ini,” kata Mikdar.(*)
