Bandar Lampung, Inihari.id – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan Ternak Sapi di Sidomulyo, Lampung Selatan, agar tidak hanya fokus pada fungsi riset dan sosial, tetapi mulai memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II ke UPTD yang berlokasi di Desa Campang Tiga, Kamis (24/4/ 2025). Anggota Komisi II DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Fauzi Heri, mengapresiasi peningkatan jumlah populasi sapi dari 100 menjadi 199 ekor dalam empat tahun terakhir. Namun, ia menilai kontribusi terhadap PAD masih belum optimal.
“Kami mengapresiasi dari sisi jumlah sapi, tapi untuk PAD, UPTD ini belum maksimal. Harusnya bisa lebih dari sekadar penjualan 11 ekor sapi dalam setahun,” ujarnya.
Fauzi menyebut bahwa target PAD UPTD untuk tahun 2025 hanya sebesar Rp110 juta. Padahal, dengan luas lahan 53 hektare dan populasi ternak yang cukup besar, unit ini diyakini punya potensi untuk menjadi badan usaha yang produktif.
“Kami ingin ada pergeseran fungsi. Riset tetap berjalan, tapi kegiatan ekonominya harus diperluas, misalnya ke arah penggemukan atau hilirisasi produk ternak,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, menyatakan kesiapannya untuk mentransformasi fungsi UPTD, namun menekankan bahwa proses tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar.
“Transformasi ke arah PAD sangat memungkinkan, tetapi dibutuhkan strategi, insentif pegawai, dan tentu saja anggaran,” jelas Lili.
Sementara itu, Kepala UPTD Sidomulyo, Mas Agus Fahrozi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk beradaptasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Ia menambahkan bahwa dukungan untuk peremajaan sapi yang sudah tidak produktif juga menjadi kebutuhan mendesak.
“Sumber daya kami siap, lahan juga tersedia. Tapi kami butuh peremajaan sapi dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
UPTD Sidomulyo saat ini berdiri di atas lahan 53 hektare, terdiri dari 34 hektare lahan hijauan pakan ternak, 5 hektare untuk kandang dan kantor, serta sisanya ditanami kelapa dan tanaman lainnya. Adapun komposisi populasi ternak terdiri dari 129 ekor sapi Bali dan 70 ekor Brahman Cross.
Langkah Komisi II ini menjadi bagian dari dorongan reformasi tata kelola UPTD agar bisa mandiri, produktif, dan memberikan dampak langsung bagi pembangunan ekonomi peternakan di Provinsi Lampung.
