DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi V menyatakan dukungan penuh terhadap lahirnya regulasi baru bertajuk “Kamis Beradat”, sebuah kebijakan yang diarahkan untuk menghidupkan kembali identitas budaya Lampung di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Andika Wibawa mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga eksistensi adat Lampung yang dinilai semakin tergerus oleh perkembangan zaman.
Melalui kebijakan “Kamis Beradat”, setiap hari Kamis aparatur di lingkungan perkantoran hingga ruang publik diharapkan mengenakan batik Lampung serta membiasakan penggunaan Bahasa Lampung dalam aktivitas kerja sehari-hari.
“Ini bukan soal pakaian atau bahasa semata, tetapi soal jati diri. Pemerintah harus menjadi contoh dalam menjaga dan memuliakan budaya daerahnya sendiri,” ujar Andika, Minggu (18/01).
Menurutnya, selama ini budaya Lampung kerap hanya muncul dalam seremoni atau kegiatan adat tertentu. Padahal, pelestarian budaya akan lebih bermakna apabila dihadirkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan birokrasi yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat.
Komisi V DPRD Lampung menilai regulasi “Kamis Beradat” dapat menjadi instrumen edukatif yang efektif, khususnya bagi generasi muda dan aparatur sipil negara agar tetap memiliki kedekatan dengan bahasa serta simbol-simbol budaya daerah.
Andika juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut perlu disertai pedoman yang jelas serta pengawasan yang konsisten agar implementasinya tidak berhenti sebatas imbauan, tetapi benar-benar dijalankan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap ‘Kamis Beradat’ dapat menjadi gerakan budaya yang berkelanjutan, memperkuat kebanggaan daerah, sekaligus menegaskan bahwa modernisasi tidak harus menghapus identitas lokal,” tutupnya.
Melalui kebijakan ini, diharapkan upaya pelestarian budaya di Lampung dapat berjalan lebih aktif dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
