Inihari.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Menurut Maulidah, kebijakan ini menjadi angin segar bagi warga miskin dan rentan yang kerap terhambat biaya administrasi saat hendak berobat.
“Kebijakan ini adalah bukti bahwa negara benar-benar hadir untuk rakyat. Banyak masyarakat yang ingin berobat tapi tertahan karena tunggakan BPJS, dan kini beban itu akhirnya dihapus,” ujar Maulidah, Rabu (22/10/2025).
Meski demikian, ia menegaskan pentingnya kebijakan lanjutan agar pemutihan iuran tidak hanya bersifat sementara. Pemerintah, menurutnya, perlu membangun sistem yang lebih kuat agar program jaminan kesehatan tetap berkelanjutan.
“Langkah ini harus diikuti dengan edukasi kepada masyarakat supaya mereka tetap disiplin membayar iuran dan memahami pentingnya menjaga keaktifan kepesertaan,” katanya.
Maulidah juga mendorong pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat sosialisasi di seluruh wilayah Lampung. Ia menilai, informasi yang jelas sangat dibutuhkan agar kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah.
“Jangan sampai rakyat hanya tahu dari berita, tapi bingung ketika datang ke rumah sakit. Sosialisasi harus cepat, tepat, dan menyeluruh,” tegasnya.
Ia berharap, penghapusan tunggakan BPJS ini menjadi langkah awal menuju sistem kesehatan nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara.
