BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Pemerintah Provinsi Lampung dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung sepakat memperkuat sinergi dalam mendorong pendidikan inklusif serta perlindungan bagi perempuan dan anak. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan perwakilan LMND Lampung di ruang kerjanya, Rabu (16/7/2025).
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan produktif. Gubernur Mirza—sapaan akrab Rahmat Mirzani Djausal—menyatakan bahwa pendidikan dan perlindungan kelompok rentan merupakan prioritas pembangunan sumber daya manusia yang tidak bisa ditunda.
“Anak-anak dan remaja hari ini adalah generasi Indonesia Emas 2045. Mereka harus menjadi perhatian penuh kita semua,” kata Mirza.
Ketua LMND Lampung, Redho Balau, memaparkan sejumlah temuan lapangan terkait persoalan anak putus sekolah dan kekerasan seksual yang masih tinggi di Provinsi Lampung.
Sejak 2018, LMND menjalankan program “Rumah Mengajar” di dua wilayah Kota Bandar Lampung, yakni Kelurahan Durian Payung dan Kelurahan Untung Suropati. Program ini menyasar anak-anak usia sekolah dasar dan menengah yang tidak melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi dan sosial.
“Di lokasi tersebut, kami masih mendapati anak usia belasan tahun yang belum bisa membaca. Ini darurat,” ujar Redho.
Selain memberikan pendampingan akademik dasar, Rumah Mengajar kini juga mengembangkan kurikulum yang menekankan pendidikan inklusif, karakter, serta literasi dan numerasi. LMND berharap pemerintah dapat mendukung melalui penguatan legalitas, pelatihan pengajar, hingga integrasi ke kebijakan pendidikan daerah.
Dalam pertemuan itu, LMND juga menyoroti tingginya angka kekerasan seksual di Lampung. Berdasarkan data yang mereka himpun, provinsi ini menempati peringkat ke-6 nasional dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dengan 496 kasus tercatat hingga November 2024.
Untuk itu, LMND mendorong penguatan layanan perlindungan korban, termasuk penyediaan hotline pengaduan 24 jam, bantuan hukum, serta pendampingan psikologis. Mereka juga mengusulkan edukasi seksual yang menyeluruh di jenjang SMA dan pembentukan satgas anti-kekerasan seksual di sekolah-sekolah.
Menanggapi hal itu, Gubernur Mirza mengapresiasi gagasan yang disampaikan LMND. Ia menyatakan siap memfasilitasi kolaborasi tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Biro Kesejahteraan Rakyat.
“Kalau ada program edukasi yang bisa masuk ke sekolah, silakan ajukan konsepnya. Kami siap mendukung,” ujar Mirza.
Lebih lanjut, Pemprov Lampung disebutnya telah meluncurkan aplikasi Lampung In yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aduan, termasuk terkait kekerasan seksual.
Mirza juga menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik, justru membuka ruang bagi anak muda untuk berkontribusi dengan ide-ide solutif.
“Saya tidak alergi kritik. Saya justru butuh anak muda yang punya gagasan dan keberanian untuk menyuarakannya,” tandasnya.
Pertemuan ini menjadi awal dari kolaborasi strategis antara Pemprov dan elemen mahasiswa dalam mewujudkan Lampung yang lebih inklusif, adil, dan ramah anak.(*)
