INIHARI.ID – Rapat koordinasi pimpinan DPRD Lampung dengan beberapa Kepala OPD digelar di ruang rapat Ketua DPRD Lampung di Telukbetung, Selasa (10/6/2025) .
Turut hadir dalam rapat Kepala Bappeda Lampung Elvira Umihanni, Pj Sekdaprov Lampung Firsada, serta Kepala BPKAD Marinir Kurniawan.
Dilansir dari inilampung.com, agenda rakor tertutup pimpinan DPRD dengan para OPD mengacu pada Agenda Harian Gubernur Lampung, Selasa 10 Juni 2025, yang ditandatangani Kabag Protokol, Indra Sanjaya, dan mengetahui Plt Karo Adpim, Fiter Rahmawan.
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengatakan, rapat tersebut hanya membahas persiapan APBD Perubahan dan evaluasi program yang sudah berjalan.
“Cuma 6 yang dipanggil, tidak ada yang lainnya. Pembahasan juga seputar RPJMD dan efisiensi,” kata Giri.
Senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Ismet Roni, menurutnya rapat memang hanya membahas persiapan APBD Perubahan, tidak ada hal-hal lain.
“Kalau teknis, ada di komisi. Kami hanya melihat secara global. Ini hal wajar dilakukan, karena pimpinan juga bagian dari AKD,” kata dia.
Kepala Dinas BMBK, M. Taufiqullah, yang dihubungi Selasa (10/6/2025) siang, membenarkan. Bahwa yang dibicarakan dalam rakor dengan pimpinan Dewan hanya mengenai persiapan APBD Perubahan dan evaluasi program yang sudah berjalan.
Seperti diberitakan sebelumnya, mengacu pada Agenda Harian Gubernur Lampung, Selasa 10 Juni 2025, kegiatan rapat koordinasi itu dimulai dengan hadirnya Kepala Dinas PSDA, Budhi Darmawan, pada pukul 09.00 Wib.
Berselang 30 menit kemudian, giliran Kepala Dinas BMBK, M. Taufiqullah, yang mengikuti rakor.
Lalu pada pukul 10.00 Wib –atau 30 menit setelah Kadis BMBK Taufiqullah-, jadwal Kepala Dinas PKP & CK, Thomas Edwin, yang mengikuti rakor. Waktunya juga sama, hanya 30 menit.
Dilanjutkan Kepala Bappeda, Elvira Umihanni, menghadap para pimpinan DPRD pada pukul 10.30 Wib. Kegiatan rakor tertutup ini juga menghadirkan Pj Sekdaprov M. Firsada yang diagendakan waktunya pukul 11.00 Wib. Selepas itu, pukul 13.30 Wib, giliran Kepala BPKAD, Marindo Kurniawan, mengikuti rakor dengan pimpinan DPRD Lampung.
Diketahui, bahwa selama ini Dinas PSDA, Dinas BMBK, dan Dinas PKP & CK merupakan “OPD basah”, karena banyak program pembangunan yang digelontorkan oleh 3 OPD tersebut dengan nilai ratusan miliar, dan Bappeda adalah “pengatur” guliran programnya, sedangkan BPKAD terkait dengan dana dan pencairan keuangan realisasi programnya. (*)
