INIHARI.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri meminta agar seluruh proses legalitas, kelembagaan, serta kesiapan teknis terkait KM Dalom Lintas Berjaya segera diselesaikan tanpa penundaan.
Hal itu ditegaskan Mukhlis Basri saat memimpin Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung. Senin, (2/6/2025).
“KM Dalom Lintas Berjaya harus menjadi tonggak baru bagi Provinsi Lampung dalam memperkuat posisi strategisnya sebagai gerbang Sumatera. Kami di DPRD menuntut percepatan yang konkret, sistematis, dan terukur. Ini bukan proyek biasa, ini adalah bagian dari cita-cita besar Kita mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Udo panggilan akrabnya, juga menegaskan bahwa KM Dalom Lintas Berjaya merupakan simbol kehadiran nyata negara melalui Pemerintah Daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap Transportasi laut yang aman, murah, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Rapat dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Direktur PT. Lampung Jasa Utama, Direktur PT. Damai Lintas Nusantara (DLN), Direktur PT. Dalom Lintas Berjaya, dan Direktur PT. Trans Lampung Utama (TLU).
Agenda utama pembahasan difokuskan pada percepatan pengoperasian kapal roll-on/roll-off (roro) milik Pemerintah Provinsi Lampung, KM Dalom Lintas Berjaya yang akan segera bersandar dan dioperasikan secara resmi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kapal KM Dalom Lintas Berjaya ini melayani rute strategis Selat Sunda, Bakauheni – Merak (PP).
Seluruh peserta rapat menyepakati bahwa pengoperasian kapal daerah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan transportasi yang inklusif, berbasis pelayanan publik, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menegaskan kesiapan teknis dan kelembagaan untuk mendukung peluncuran kapal secara resmi dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, pembahasan juga mencakup penataan model pengelolaan kapal, skema bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam ekosistem angkutan penyeberangan nasional.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk terus mempercepat seluruh proses administratif, hukum, dan operasional guna memastikan KM Dalom Lintas Berjaya dapat segera beroperasi secara penuh, profesional, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan sinergi kuat antara DPRD dan eksekutif, pengoperasian kapal ini menjadi simbol transformasi pelayanan publik dan langkah nyata menuju Lampung yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing selaras dengan visi besar “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” (*)
