23 Ribu Siswa di Lampung Gagal Masuk Sekolah Negeri, Disdik: Kuota Terbatas

BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID – Proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK Negeri di Provinsi Lampung resmi berakhir. Dari total hampir 97 ribu pendaftar, sebanyak 23.051 siswa dinyatakan tidak lolos seleksi tahun ajaran 2025/2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyebutkan bahwa tahun ini jumlah pendaftar mencapai 96.890 siswa, terdiri atas:

– 66.526 pendaftar ke SMA Negeri (SMAN)

– 30.364 pendaftar ke SMK Negeri (SMKN)

Namun, daya tampung sekolah negeri terbatas. Hanya 73.839 siswa yang diterima, dengan rincian:

– 47.121 siswa diterima di SMAN

– 26.718 siswa diterima di SMKN.

Artinya, 23.051 siswa gagal masuk sekolah negeri, yakni:

– 19.405 tidak lolos ke SMAN

– 3.646 tidak lolos ke SMKN

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena memang kuota kita terbatas,” ujar Thomas saat dikonfirmasi, Senin (30/6/2025).

Harapan Lanjutkan ke MAN atau Sekolah Swasta

Dinas Pendidikan berharap ribuan siswa yang belum tertampung tetap bisa melanjutkan pendidikan melalui madrasah aliyah negeri (MAN) maupun sekolah swasta.

“Harapan kita, mereka yang tidak diterima di SMA dan SMK negeri dapat tetap melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta atau MAN,” kata Thomas.

Seleksi Melalui Empat Jalur

SPMB Lampung tahun ini dibuka melalui empat jalur:

1. Zonasi/Domisili

2. Prestasi

3. Afirmasi

4. Perpindahan Tugas Orang Tua (mutasi)

Jika ada kuota yang tidak terpenuhi di salah satu jalur, menurut Thomas, maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur lainnya.

Keluhan Orangtua: Nilai vs Jarak

Meskipun pelaksanaan seleksi disebut berjalan lancar, sejumlah orangtua mengeluhkan penerapan jalur domisili. Pasalnya, sistem lebih memprioritaskan nilai akademik dibanding jarak tempat tinggal ke sekolah, yang dianggap bertentangan dengan prinsip zonasi.

“Keluhan ini akan kami sampaikan langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami berharap ada evaluasi atau solusi konkret dari pusat,” kata Thomas. (*)

 

Exit mobile version