BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6/2025). Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Hadir pula jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pertanggungjawaban APBD bukan hanya soal laporan angka, tapi juga mencerminkan sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. DPRD akan memberikan perhatian penuh terhadap capaian kinerja dan efisiensi anggaran yang telah digunakan,” ujarnya.
Selain membahas pertanggungjawaban APBD 2024, dalam rapat tersebut Pemprov Lampung juga menyampaikan dua Raperda prakarsa pemerintah, yaitu:
1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029
2. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Kedua Raperda ini dinilai strategis sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan menarik investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna juga memuat penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait perubahan program pembentukan Perda Provinsi Lampung Tahun 2025.
Suasana rapat berlangsung tertib dan menjadi wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat pembangunan daerah. (Fesa)
