BANDAR LAMPUNG, INIHARI.ID – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda strategis legislatif tahun 2025 pada Senin (30/6/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung, Ahmat Giri Akbar, dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, jajaran Forkopimda, serta para pejabat Pemprov Lampung.
Paripurna membahas tiga pokok agenda utama, yaitu:
1. Penjelasan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda);
2. Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
3. Penyampaian dua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung:
Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lampung, Ahmat Giri Akbar, menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membahas Raperda, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Raperda yang kita bahas hari ini bukan hanya soal regulasi, tetapi menyangkut arah pembangunan dan komitmen kita bersama untuk meningkatkan investasi, memperkuat perencanaan, serta menjaga akuntabilitas keuangan daerah,” kata Giri Akbar.
Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD dan jajaran pemerintah untuk mencermati setiap pasal dalam Raperda agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Lampung.
Juru Bicara Bapemperda, Budhi Condrowati, menyampaikan bahwa jumlah Raperda dalam Propemperda 2025 bertambah dari semula 14 menjadi 16. “Terdiri dari 8 Raperda usulan DPRD dan 8 usulan dari Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
Rapat paripurna digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung dengan diikuti para pimpinan dan anggota dewan, perwakilan OPD, serta instansi terkait lainnya.(*)
