JAKARTA, INIHARI.ID – Maritim Research Institute (Marin Nusantara) menggelar diskusi Bincang Maritim dengan tema “Tol Laut dari Jokowi ke Prabowo” pada Senin, 16 Desember 2024, di Kumpul JKT, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain: Ari Wibowo (Kasubdit Angkutan Khusus Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan), Kokok Susanto (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT. PELNI), serta Hasbi Azis (Tenaga Ahli Komisi V DPR RI).
Dalam sambutannya, Direktur Marin Nusantara M. Makbul Ramadhani menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi panggung untuk memberikan ide dan gagasan guna optimalisasi Program Tol Laut.
Untuk itu, dalam pengoptimalan program ini, diperlukan kolaborasi semua pihak yang bergandengan tangan agar manfaat program ini dapat dirasakan oleh masyarakat di pulau-pulau seluruh Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, sebagai narasumber Ari Wibowo mengungkapkan bahwa Program Tol Laut akan tetap dilanjutkan dengan 39 trayek dan 104 pelabuhan yang dilalui pada tahun 2025.
Tol Laut memang memiliki tantangan tersendiri, seperti ketidaksesuaian antara jumlah kapal yang tersedia dengan jadwal yang telah ditetapkan, keterbatasan jumlah kontainer, serta keterbatasan armada.
Namun, Kementerian Perhubungan terus melakukan mitigasi dengan melakukan evaluasi pelaksanaan voyage untuk memastikan agar sesuai dengan target voyage.
Selanjutnya, terkait kendala kurangnya kontainer, Ari Wibowo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan membuat e-katalog agar kebutuhan jumlah kontainer dapat terpenuhi.
Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait teknis pelabuhan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana di pelabuhan yang belum memadai. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan melakukan mitigasi dengan menyusun urutan prioritas untuk sandar kapal.
Kokok Susanto (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT. PELNI) menyampaikan bahwa Program Tol Laut mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Gibran.
Terkait disparitas harga, ia menjelaskan bahwa Program Tol Laut sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya, di Kabupaten Fakfak, harga gas LPG 3 kg turun sebesar 10%, dan harga cabe rawit turun 41%. Di Kabupaten Halmahera Selatan, harga beras turun 23%, harga tepung terigu turun 37% . Begitu juga di daerah-daerah lainnya, masyarakat mulai merasakan manfaat terkait penurunan disparitas harga.
Namun, menurutnya, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi Program Tol Laut, seperti kesulitan menjaga frekuensi kapal agar selalu rutin dan tepat waktu, serta perlu kecepatan dalam melakukan konsolidasi kontainer agar ketersediaan kontainer selalu terjaga.
Selanjutnya, Kokok juga menegaskan bahwa kolaborasi antar pihak menjadi sangat penting, karena tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengoptimalkan Program Tol Laut.
M. Hasbi Azis (Tenaga Ahli Komisi V DPR RI) menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang baru tentang Pelayaran (revisi).
Selanjutnya terkait optimalisasi Program Laut kami memberikan rekomendasi sebagi berikut :
– Peraturan pemerintah tentang pengembangan infrastruktur pelabuhan.
– Kebijakan subsidi yang jelas dan efektif.
– Pengembangan strategi pemasaran.
– Peningkatan kerjasama antar-instansi (Kementerian/Lembaga) serta peran Pemerintah Daerah
– Perluasan Trayek Tol Laut ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau dapat meningkatkan dampak program ini.
– Peningkatan Efisiensi dalam pengoperasian program ini yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan.
– Pengembangan Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jaringan transportasi dapat meningkatkan efektivitas program ini, termasuk akses di bagian daratan (Jalan akses memadai dan pengembangan pelabuhan seperti dry-port.
– Ketersediaan informasi dan peran bagi masyarakat lokal disekitar Pelabuhan.
– Pembangunan sistem pengawasan dan sistem evaluasi dengan melibatkan sistem informasi terkini, yang dapat dimonitor berjenjang hingga tingkat Dirjen ataupun Menteri Perhubungan.
– Sangat diperlukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan/ perwakilan masyarakat/ NGO/ pemerhati atau peneliti terkait Konektivitas Laut dan upaya komprehensif untuk menemukan cara terbaik menurunkan disparitas harga.
Sebagai informasi, diskusi ini dihadiri oleh banyak pegiat maritim yang memberikan kontribusi aktif dalam pengembangan sektor maritim Indonesia.(rls)
