AMBON, INIHARI.ID — Komisi III DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Maluku, Rabu (25/6/2025), guna mempelajari strategi pengelolaan potensi sumber daya kelautan sebagai upaya menekan defisit anggaran daerah.
Rombongan wakil rakyat dari Sai Bumi Ruwa Jurai itu disambut Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdul Asis Sangkala, bersama sejumlah anggota dewan lainnya di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Kota Ambon.
“Kunjungan ini sangat positif. Mereka ingin belajar dari pengalaman Maluku sebagai provinsi maritim, melihat bagaimana laut bisa menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Sangkala seperti dikutip dari Beritasatu.com.
Ia menambahkan, meski Maluku memiliki wilayah laut yang sangat luas—lebih dari 92 persen dari total wilayah provinsi—pemanfaatan sektor kelautan belum maksimal akibat keterbatasan regulasi.
“Undang-undang pemerintahan daerah dan sejumlah keputusan menteri justru membuat kami tidak berdaya. Hasil laut yang seharusnya menopang PAD, malah lebih banyak dibagi ke provinsi lain,” ujarnya.
Sangkala menilai, tantangan serupa mungkin akan dihadapi Lampung apabila serius menggarap sektor kelautan sebagai sumber pendapatan alternatif.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Yozi Rizal, mengapresiasi keterbukaan DPRD Maluku dalam berbagi informasi. Menurutnya, kunjungan ini menjadi momen penting untuk menggali wawasan baru demi mendorong penguatan ekonomi daerah.
“Lampung juga memiliki potensi laut yang besar, terutama di wilayah pesisir timur dan selatan. Namun, selama ini belum menjadi fokus utama dalam mendongkrak PAD,” kata Yozi.
Ia menilai, belajar dari pengalaman Maluku akan membantu memperkaya perspektif DPRD Lampung dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis potensi daerah.
“Kami akan dorong agar pengelolaan potensi maritim ini menjadi prioritas bersama, tentunya dengan dukungan regulasi yang lebih berpihak kepada daerah penghasil,” ujarnya.
Yozi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk membuka ruang keadilan fiskal bagi provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan laut.
“Jangan sampai potensi besar itu hanya dinikmati secara nasional, sementara daerah penghasilnya tertinggal. Kita perlu perjuangan bersama,” tegasnya.(*)
