BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (3/7/2025), untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan realisasi anggaran tahun berjalan.
Ketiga OPD yang hadir dalam rapat tersebut yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), dan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung. Fokus pembahasan meliputi serapan anggaran dan capaian kinerja hingga pertengahan tahun 2024.
“Secara umum, realisasi anggaran dari ketiga OPD sudah cukup baik, rata-rata di atas 75 persen. Untuk PSDA, meskipun realisasi keuangannya baru 75 persen, capaian fisik proyeknya sudah mencapai 95 persen,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Iswan H. Caya, usai rapat.
Namun, dalam forum tersebut, Dinas Perhubungan mengeluhkan terbatasnya alokasi dana untuk program keselamatan transportasi. Hal ini dinilai krusial mengingat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di beberapa ruas jalan provinsi.
Menanggapi hal itu, Iswan menilai persoalan tersebut seharusnya bisa diminimalisir sejak tahap perencanaan anggaran.
“Keluhan dari Dishub kita catat. Tapi perlu diingat, anggaran tahun ini merupakan hasil perencanaan tahun 2023. Artinya, OPD harus mampu menyusun perencanaan yang lebih komprehensif, terutama pada aspek-aspek vital seperti keselamatan transportasi,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Iswan juga mendorong agar OPD lebih aktif menjalin komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mengamankan kebutuhan anggaran yang menyentuh langsung kepentingan publik.
“Komisi IV siap mendukung jika perencanaannya jelas dan betul-betul berdampak pada pelayanan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, dua OPD lainnya yakni Dinas PSDA dan Biro Administrasi Pembangunan tidak menyampaikan kendala anggaran serupa. Bahkan, Biro Administrasi Pembangunan dinilai berhasil menerapkan efisiensi anggaran secara signifikan.
“Realisasi anggaran mereka baru sekitar 30 persen dari total pagu Rp1,8 miliar, karena sebagian besar kegiatan pengawasan dilakukan secara daring. Ini bentuk efisiensi yang memang sudah dirancang sejak awal,” kata Iswan.
Evaluasi tengah tahun ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2024, serta dasar untuk perencanaan anggaran di tahun berikutnya. Komisi IV dijadwalkan akan melanjutkan rapat serupa dengan OPD lainnya dalam waktu dekat. (*)
