Inihari.id — Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan capaian positif pada triwulan I tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp121,70 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp69,56 triliun.
Secara tahunan (year-on-year), ekonomi Lampung tumbuh 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen, sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa naik signifikan hingga 12,96 persen.
Meski demikian, secara quarter-to-quarter, ekonomi Lampung mengalami kontraksi 1,11 persen, dipicu oleh penurunan di sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,65 persen serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang merosot 39,78 persen.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Jauharoh, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi global. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan angka pertumbuhan belum tentu mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi yang lebih utama adalah bagaimana hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat kecil. Jangan sampai angka tumbuh, tapi daya beli masyarakat justru menurun,” ujar Maulidah di Bandar Lampung, Selasa (5/8/2025).
Menurut Maulidah, pemerintah daerah perlu memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama di sektor pertanian dan UMKM, sebagai upaya menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang.
“Lampung ini basis pertanian dan perdagangan rakyat. Jika sektor-sektor ini diperkuat, otomatis daya beli masyarakat akan ikut meningkat,” jelasnya.
Ia juga menilai kebijakan fiskal daerah harus lebih berpihak pada kegiatan produktif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti subsidi pertanian, akses permodalan UMKM, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Selain itu, Maulidah menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal, terutama di desa dan wilayah penyangga perkotaan.
“Banyak pelaku UMKM di Lampung adalah perempuan. Dukungan terhadap mereka bukan hanya soal modal, tapi juga pelatihan, digitalisasi usaha, dan akses pasar,” tambahnya.
Maulidah berharap, pemerintah provinsi terus memperkuat sinergi lintas sektor agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di level angka, melainkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Lampung secara merata.
“Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang menghadirkan kesejahteraan bagi semua, bukan hanya sebagian,” tutupnya.
