Inihari.id — Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp121.701,75 miliar, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,58 miliar.
Secara tahunan (year-on-year), ekonomi Lampung tumbuh 5,47 persen dibandingkan triwulan I tahun 2024. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya yang meningkat 9,66 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa melonjak hingga 12,96 persen.
Namun, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter), ekonomi Lampung mengalami kontraksi 1,11 persen. Kontraksi terbesar dari sisi produksi terjadi pada pengadaan listrik dan gas yang turun 10,65 persen, sementara dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami penurunan signifikan sebesar 39,78 persen.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Sutanto, memberikan apresiasi terhadap capaian positif tersebut. Ia menilai, kinerja pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela Chalim layak diapresiasi karena berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
“Pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,47 persen ini tentu harus kita apresiasi. Pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan RMD dan Jihan sudah bekerja dengan baik, dan kita perlu mendukung agar capaian ini terus berlanjut. Ke depan, daya beli masyarakat juga perlu diperkuat agar ekonomi daerah tetap stabil,” ujar Agus Sutanto di Bandar Lampung, Selasa (5/8/2025).
Agus menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dan nasional dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, penganggaran daerah (APBD) harus diarahkan untuk menjadi instrumen pendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Maka daerah seperti Lampung harus berperan aktif sebagai penggerak utama. APBD jangan hanya fokus pada belanja rutin, tapi harus menjadi daya ungkit ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Agus juga menyoroti potensi besar Lampung di sektor pertanian, terutama seiring dengan fokus pemerintah pusat pada ketahanan pangan nasional. Ia menyebut, momentum kebijakan serap gabah oleh Bulog harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional.
“Lampung punya keunggulan di sektor pertanian. Dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan ketahanan pangan, ini saatnya Lampung mengambil peran lebih besar dalam mendukung kemandirian pangan nasional,” jelasnya.
Agus berharap, sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dapat memperkuat struktur ekonomi Lampung serta membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha lokal.
“Kalau semua sektor bisa bergerak seirama, saya yakin Lampung bukan hanya tumbuh, tapi juga menjadi contoh daerah dengan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” tutupnya.
