Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyebut, rapat paripurna yang digelar Rabu (25/2/2026) membahas sejumlah agenda penting, termasuk laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI serta pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Giri menjelaskan, pembahasan mencakup laporan hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025, termasuk sektor ketahanan pangan dan aspek lain yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah.
“Ya, hari ini paripurna membahas LHP BPK dari tahun 2023 sampai semester I 2025, kemudian juga terkait laporan operasional BUMD, dan yang ketiga pembentukan pansus untuk menindaklanjuti LHP BPK,” kata Giri saat diwawancarai seusai Paripurna, Rabu (25/2/2026).
Salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah hasil pemeriksaan terhadap BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU) beserta anak perusahaannya.
