BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dialihkan ke skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus efektivitas pengelolaan alsintan yang saat ini berada di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH).
Dorongan ini muncul setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung terkait pengelolaan keuangan alsintan yang tidak tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“BPK menemukan ada pendapatan dari sewa alsintan sebesar Rp4,4 miliar yang tidak disetorkan ke kas daerah, tapi disimpan di rekening brigade alsintan. Selain itu, Rp3,1 miliar dipakai untuk biaya pemeliharaan, seperti servis dan penggantian oli, juga tanpa masuk ke sistem APBD,” ujar Ahmad Basuki, beberapa waktu lalu.
Menurut Ahmad, sewa alsintan seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, tanpa pencatatan resmi, pengelolaan keuangan ini rawan penyalahgunaan.
“Ini bisa jadi masalah. Karena tidak ada dalam sistem resmi, sangat berisiko menjadi pungutan liar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa akar persoalan ini adalah ketiadaan regulasi yang jelas. Meski regulasi baru telah diterbitkan pada pertengahan 2024, pelaksanaannya masih menunggu aturan turunan, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
“Akibatnya, uang hasil sewa masih dikelola secara mandiri oleh brigade melalui rekening terpisah. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Ahmad menegaskan, seluruh transaksi—baik pemasukan maupun pengeluaran dari kegiatan alsintan—harus tercatat secara resmi. Jika nantinya dikelola melalui skema BLUD, maka pengelolaan keuangan bisa lebih fleksibel namun tetap dalam koridor pengawasan.
“Kalau pakai BLUD, semua tercatat, bisa dikelola secara mandiri, tapi tetap diawasi. Tinggal dicek saja berapa alatnya, berapa pendapatannya per tahun, dan seberapa efisien sistem yang berjalan,” ucap anggota Fraksi PKB ini.
Ia juga menyoroti belum maksimalnya kinerja Brigade Alsintan dalam mendukung kebutuhan petani dan menghasilkan pendapatan yang layak.
“Alsintan milik swasta saja bisa menutup biaya operasional, bahkan beli alat baru. Sementara kita, alatnya minim dan pemanfaatannya belum maksimal. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.(*)
