Inihari.id – Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penggunaan anggaran pendidikan. Langkah ini disebut menjadi bagian penting dari upaya mendukung realisasi program Asta Cita Presiden yang kini tengah dijalankan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Abdullah Surajaya, menilai sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, setiap rupiah dana yang dikucurkan negara mesti benar-benar memberi dampak langsung bagi peserta didik dan lingkungan sekolah.
Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait keterbukaan penggunaan dana bantuan pendidikan. Karena itu, Abdullah menekankan pentingnya sistem pelaporan yang terbuka agar publik bisa ikut mengawasi.
Kebijakan penghapusan uang komite yang diterapkan Pemprov Lampung juga disebut sebagai langkah progresif untuk meringankan beban orang tua. Pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 miliar per tahun bagi sekolah negeri setingkat SMA, SMK, dan SLB agar kebutuhan operasional tidak lagi bergantung pada pungutan siswa.
Abdullah menilai kebijakan tersebut bukan keputusan spontan, melainkan hasil kajian panjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia berharap, kebijakan itu tidak hanya berhenti pada penghapusan biaya, tetapi juga diikuti dengan peningkatan mutu layanan pendidikan.
DPRD Lampung, kata dia, akan terus memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan.
Abdullah juga mengingatkan bahwa keberhasilan Asta Cita tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Yang paling penting adalah kepercayaan publik. Ketika pengelolaan dana pendidikan terbuka dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa bisa benar-benar terwujud,” ujar Abdullah usai rapat koordinasi di Bandar Lampung, Jumat (22/8/2025).
