BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menyoroti kebijakan penggratisan ijazah yang dinilai belum berjalan secara ideal di lapangan. Ia menyebut, masih banyak aduan dari masyarakat terkait penahanan ijazah siswa akibat tunggakan biaya komite sekolah.
“Kalau diumumkan semua gratis, yang mampu pun jadi enggan membayar. Akhirnya sekolah yang jadi korban,” ujar Yanuar, kepada wartawan, Senin (16/6/2025).
Menurut Yanuar, hampir setiap hari dirinya menerima laporan dari orang tua siswa yang mengeluhkan ijazah anak mereka ditahan pihak sekolah karena belum melunasi iuran komite.
“Ada orang tua datang, anaknya sudah dua tahun lulus, tapi ijazah masih ditahan karena belum bayar lebih dari lima juta rupiah,” ungkapnya.
Yanuar menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang menyasar masyarakat tidak mampu tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Untuk itu, DPRD tengah menggodok formula baru agar sistem pembiayaan sekolah lebih adil dan berkelanjutan.
“Kita harus berpikir menyeluruh. Jangan sampai jadi beban bagi rakyat, tapi juga jangan sampai sekolah kehilangan daya untuk meningkatkan kualitasnya,” katanya.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa Pascasarjana FKIP Universitas Lampung, Eka Setiawan, menilai pendidikan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama dalam pemerataan akses dan keberlanjutan pembiayaan.
Menurut Eka, perlu ada keberpihakan nyata terhadap masyarakat ekonomi lemah agar pendidikan benar-benar menjadi hak semua warga negara, bukan sekadar janji normatif dalam kebijakan.
