BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (1/7/2025).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Agus Sutanto, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah pada 2024 mencapai Rp7,45 triliun, atau setara 86,33 persen dari target sebesar Rp8,63 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja dan transfer daerah tercatat sebesar Rp7,50 triliun atau 85,73 persen dari total anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp8,75 triliun.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp125,12 miliar, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023. Untuk tahun anggaran 2024, SiLPA tercatat sebesar Rp69,89 miliar.
Agus menyampaikan apresiasi Fraksi Golkar terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Lampung untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, capaian ini menunjukkan penerapan prinsip kepatuhan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa pengelolaan APBD bukan hanya tanggung jawab eksekutif, melainkan juga legislatif. Hal ini, kata dia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia juga menilai pelaksanaan APBD 2024 masih menyisakan sejumlah catatan penting, khususnya dalam mendukung visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program.
“Setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Agus.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang strategis, transparan, dan berorientasi pada hasil. Sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi daerah disebut menjadi titik fokus dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dan berkontribusi aktif dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.
“Semoga kolaborasi yang solid dan semangat yang tidak pernah padam ini dapat membawa Provinsi Lampung menjadi daerah yang lebih maju, unggul, dan membanggakan bagi seluruh masyarakat,” ujar Agus.(*)
