Bandar Lampung, inihari.id – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Demokrat Lampung Hanifal, menilai riak-riak di internal DPC Partai Demokrat Pringsewu pasca turunnya rekomendasi DPP kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Adi Erlansyah – Hisbullah Huda hanya faktor miskomunikasi.
“Saya sudah bekoordinasi dengan Ketua DPD dan Ketua DPC Pringsewu, terungkap jika masalah muncul karena terjadi miskomunikasi,” kata Hanifal kepada awak media, Selasa, 30 Juli 2024.
Menjawab pertanyaan awak media terkait pengurus DPC Pringsewu yang mempersoalkan mengapa Adi Erlansyah yang diusung oleh Demokrat, padahal ada banyak calon lain yang mendaftar, Hanifal mengatakan jika di Internal Demokrat ada tingkatan dan mekanisme tersendiri dalam mengusung bakal calonkada.
“Di internal kami ada tingkatan dan mekanisme tersendiri dalam mengusung bakal calonkada. Dan untuk Pak Adi – Hisbullah, proses mekanisme dan prosedurnya sudah mereka ikuti semua,” terangnya.
Hanifal menegaskan, keputusan rekomendasi hak penuh di tangan DPP. Adi Erlansyah dan Hisbullah sudah menghadap DPP untuk meminta surat tugas.
“Dan DPP sudah mengeluarkan surat tugas itu,” ujarnya.
Di dalam surat tugas tersebut, lanjut Hanifal jelas diperintahkan kepada Adi Erlansyah untuk membangun komunikasi dengan partai politik lainnya.
“Nah, Adi Erlansyah telah melaporkan kepada Ketua DPD bahwa ia sudah mendapatkan koalisi partai sesuai aturan partai dan cukup 20% untuk maju Pilkada di Pringsewu,” jelas Hanifal.
Ia menambahkan, calon lain juga telah diberikan ruang untuk melakukan hal yang sama. Namun tidak membangun komunikasi yang diperlukan.
Sebab itulah Demokrat kemudian memberikan surat rekomendasi B1KWK kepada Adi Erlansyah dan pasangannya Hisbullah.
“DPC Pringsewu seharusnya mendukung keputusan partai dan tegak lurus terhadap keputusan DPP tersebut,” tegasnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Lampung itu meminta Ketua DPC Demokrat Pringsewu Mira Anita dan jajarannya bisa menyelesaikan masalah tersebut secara bijak.
Mengajak komunikasi seluruh jajaran pengurus dan menjelaskan bahwa tidak ada yang dilanggar oleh Adi Erlansyah.
“Jadi semua sudah sesuai mekanisme partai. Mohon agar bisa diselesaikan di tingkatan DPC, jika pengurus DPC ingin berkomunikasi dengan DPD, kami persilakan,” tutup Hanifal.
Sebelumnya ramai diberitakan, beberapa pengurus DPC Demokrat Pringsewu sempat kecewa atas keputusan DPP mengeluarkan rekomendasi kepada Adi Erlansyah.
Mereka menilai keputusan tersebut tidak mendengarkan aspirasi kader dari akar rumput.
“Kami kader di bawah kecewa dan menyatakan menolak keputusan DPP yang merekomendasi calon tidak sesuai dengan aspirasi kader,” kata Wakil Ketua DPC Pringsewu Sugeng Arianto, Senin (29/7).
Dikatakan Sugeng, kekecewaan mereka dimulai dari DPD Partai Demokrat Lampung yang sudah memberikan surat tugas ke salah satu calon. Padahal saat itu masih dalam tahapan membuka penjaringan.
“Keputusan DPP itu tidak terduga bagi kami. Biasanya, calon yang mendapatkan Surat Rekomendasi selalu dikomunikasikan mulai dari DPC ke DPD, kemudian dilaporkan ke DPP. Tapi kali ini tidak ada komunikasi,” ucapnya.
Sugeng mengatakan, para pengurus dan kader merasa dipermalukan, terlebih kepada 12 Bacalon kada yang mendaftar di Demokrat Pringsewu.
“Kami gak masalah siapapun yang direkomendasikan, tapi kalau dari awal Pak Adi Erlansyah kenapa harus membuka penjaringan. Kami merasa dipermalukan, karena selama ini tidak ada komunikasi dengan Pak Adi, Cak Hisbullah dan timnya,” jelasnya.
“Kami diminta untuk menjalankan perintah, tapi kami tidak tahu dan tidak kenal dia siapa. Lebih baik kami diam saja. Macam-macam pula tudingan masyarakat Pringsewu kepada kami,” sambungnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Ketua DPC Pringsewu Mira Anita persoalan internal itu sudah diselesaikan. Hasilnya, Sugeng Ariyanto siap tegak lurus terhadap kebijakan partai.
“Saudara Sugeng Ariyanto sudah diklarifikasi di Kantor DPC Partai Demokrat perihal statementnya di sejumlah media, Saudara Sugeng Ariyanto menyatakan tetap tegak lurus terhadap kebijakan partai dan itu sudah saya anggap clear,” tegasnya, Selasa, 30 Juli 2024.(*)
