Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyoroti persoalan macetnya pembayaran insentif bagi kader Posyandu di Kota Bandar Lampung.
Keluhan ini muncul di sela-sela kegiatan Reses guna menyerap aspirasi masyarakat.
Menurut Andika, insentif merupakan hak dasar bagi para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput.
Ia menerima laporan bahwa banyak kader yang belum menerima haknya, bahkan hingga beberapa bulan terakhir.
“Kita belum tahu persis kendalanya di mana, apakah ada masalah administrasi keuangan atau hal lain. Namun, kami menghimbau Pemerintah Kota Bandar Lampung agar segera mencairkan insentif tersebut, apalagi ini mendekati hari raya Lebaran,” ujarnya (1/3/2026)
Politisi Fraksi Gerindra ini menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, besaran insentif tersebut sekitar Rp.500.000 per orang setiap bulannya.
Di satu Posyandu rata-rata terdapat 5 orang kader, dan dilaporkan ada sekitar 7 Posyandu di satu wilayah yang mengalami keterlambatan pembayaran.
Tak hanya soal insentif pribadi, Andika juga menerima keluhan terkait pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita.
Sejak adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pusat, bantuan makanan berupa bubur kacang hijau atau susu dari daerah dikabarkan mulai tidak terlihat.
“Para kader juga mengeluhkan biaya operasional seperti pengadaan buku laporan yang harus mereka tanggung sendiri secara swadaya. Padahal mereka ini berada di bawah naungan Puskesmas,” lanjutnya.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi sektor kesehatan, Andika berjanji akan membawa temuan ini ke rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
“Kader Posyandu ini adalah garda terdepan. Mereka yang paling tahu kondisi kesehatan masyarakat di bawah. Sangat layak jika pemerintah memberikan apresiasi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan tepat waktu,” tegasnya.
Andika berharap ke depannya sistem pembayaran insentif bisa kembali rutin setiap bulan, sebagaimana yang pernah dirasakan para kader pada periode kepemimpinan sebelumnya.
