Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, angkat bicara terkait penyesuaian batas wilayah yang membuat delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, masuk ke wilayah Kota Bandar Lampung.
Delapan desa tersebut meliputi Desa Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjaragung.
Menurut Giri, rencana penggabungan wilayah tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kawasan Kota Baru yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi akan terus mendorong pembangunan kawasan tersebut sebagai bagian dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Desa-desa ini akan menjadi penopang kantong ekonomi baru di Provinsi Lampung. Pemprov memang berencana mendorong pembangunan Kota Baru secara berkelanjutan,” ujar Giri, Senin (26/1).
Giri menambahkan, pengembangan kawasan Kota Baru juga akan diperkuat dengan kehadiran sejumlah institusi strategis, baik instansi vertikal maupun organisasi perangkat daerah.
Beberapa institusi yang direncanakan hadir di kawasan tersebut antara lain Institut Teknologi Sumatera (ITERA), rencana pembangunan markas Kepolisian Daerah Lampung, Kodam II/Sriwijaya, serta kantor Kejaksaan Tinggi Lampung dan berbagai OPD pemerintah daerah.
“Di sana ada ITERA, ke depan ada Polda, ada Kodam, Kejaksaan, dan OPD-OPD lainnya. Baik instansi vertikal maupun OPD daerah akan didorong untuk melakukan pembangunan di kawasan Kota Baru,” jelasnya.
Ia menegaskan, penguatan pembangunan Kota Baru diharapkan mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Lampung sekaligus membuka pusat aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.
“Itu akan menjadi kantong ekonomi baru dan penopang pertumbuhan ekonomi Lampung sebagai bagian dari percepatan pembangunan,” pungkasnya.
