Bandar Lampung, Inihari.id – Rencana pemerintah pusat untuk menghapus kuota impor menuai perhatian serius dari legislatif daerah. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyatakan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan penerapan bea masuk impor yang tinggi demi menjaga daya saing produk dalam negeri.
“Rencana Presiden untuk membuka keran impor seluas-luasnya memang bertujuan baik agar ada persaingan sehat di dalam negeri. Tapi produk lokal juga harus dijaga agar tidak kalah bersaing,” ujar Mikdar di Bandarlampung, Sabtu (12/4/2025).
Menurutnya, langkah protektif seperti menaikkan tarif bea masuk dapat menjadi strategi intervensi pemerintah agar petani, peternak, dan pelaku usaha lokal tetap bertahan di tengah derasnya arus barang impor.
“Contohnya saja komoditas ubi kayu. Kalau impor dibuka bebas tanpa tarif masuk atau pajak tinggi, maka produk lokal bisa terpuruk. Produksi dalam negeri masih terbatas, sedangkan kebutuhan tinggi dan biaya produksi juga tidak murah,” jelas politisi yang dikenal vokal membela sektor pertanian ini.
Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada produk lokal justru berisiko melemahkan ketahanan ekonomi daerah, terutama di Lampung yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian dan agroindustri.
“Kalau tidak dijaga, ini bisa membahayakan kelangsungan hidup petani, peternak, dan UMKM di daerah. Padahal Lampung sangat bergantung pada kekuatan sektor ini,” tegasnya.
Mikdar berharap, langkah pemerintah pusat tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal, dengan tetap membuka ruang ekspor-impor secara bijak, namun tanpa mengorbankan pelaku usaha dalam negeri.
Sebelumnya, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menginstruksikan penghapusan kuota impor untuk memudahkan aktivitas perdagangan dan investasi mitra global, sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional era Kabinet Merah Putih (KMP).
